Latest Program: Kemenko Pangan tunjuk Banyuwangi jadi model pemantauan pangan nasional
Kemenko Pangan Pilih Banyuwangi sebagai Model Pemantauan Pangan Nasional
Banyuwangi, Jawa Timur, Dijadikan Tuan Rumah Inovasi Pangan
Latest Program – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) telah menetapkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai contoh utama dalam sistem pemantauan pangan nasional. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam mengelola kebijakan pangan berbasis data. Dalam sebuah keterangan resmi, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa Banyuwangi akan menjadi pusat pengembangan dasbor komoditi beras, yang diberi nama “dashboard rice journey”. Dasbor ini diharapkan menjadi alat bantu utama dalam pengambilan keputusan pemerintah di tingkat nasional.
Menurut Sugeng, dasbor tersebut akan menyajikan informasi secara real-time, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan untuk merespons perubahan harga, kelangkaan, atau risiko produksi beras secara lebih cepat dan akurat. Ia menambahkan bahwa sistem ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan nasional dari 73 (2025) menjadi 82 (2029). “Dengan adanya dasbor rice journey, pemerintah dapat mengambil langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
“Salah satu target Kemenko Pangan dalam RPJMN 2025-2029 adalah memastikan ketersediaan pangan secara lebih stabil dan terukur. Dasbor ini akan menjadi jembatan antara data lapangan dengan kebijakan nasional, khususnya dalam hal pengelolaan beras sebagai bahan pokok utama,” kata Sugeng Santoso.
Banyuwangi dipilih karena memiliki potensi sebagai sentra produksi beras yang berkelanjutan, serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan Kemenko Pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten ini berhasil meningkatkan produksi pangan seiring dukungan program peningkatan infrastruktur pertanian dan pengembangan keterampilan petani. Sugeng menyebutkan bahwa sistem ini tidak hanya mengumpulkan data dari sektor pertanian, tetapi juga mengintegrasikan informasi dari perdagangan, distribusi, dan konsumsi beras di seluruh Indonesia.
Dasbor rice journey akan menggabungkan teknologi informasi dengan metode system thinking dan system dynamics. Metode ini memungkinkan analisis kebijakan berbasis pola interaksi antar variabel, seperti hubungan antara permintaan pasar, persediaan, dan harga beras. Dengan adanya dasbor, para pembuat kebijakan dapat memprediksi fluktuasi harga, mengidentifikasi daerah dengan risiko kenaikan biaya pangan terbesar, serta mengambil tindakan pencegahan sebelum situasi memburuk. Sugeng menjelaskan bahwa sistem ini juga dirancang untuk memperkuat transparansi dalam rantai pasok beras, sehingga meminimalkan kesenjangan informasi antara produsen dan konsumen.
Kemenko Pangan berharap Banyuwangi dapat menjadi model yang bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia. “Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana data dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan rakyat,” lanjut Sugeng. Ia menekankan bahwa pengembangan dasbor ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti kenaikan harga bahan bakar dan perubahan iklim.
Sistem pendukung pengambilan kebijakan (decision support system) ini juga akan memperkuat kolaborasi antar sektor. Dengan data yang tersedia secara real-time, Kemenko Pangan dapat bekerja sama lebih efisien dengan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga keuangan untuk mengelola kebijakan pangan secara holistik. Sugeng menjelaskan bahwa dasbor akan mencakup indikator seperti produksi beras tahunan, stok di gudang pemerintah, dan penggunaan beras dalam program bantuan sosial. “Data ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pangan tidak hanya berbasis estimasi, tetapi didasarkan pada fakta yang terukur dan valid,” tambahnya.
Dalam implementasinya, Kemenko Pangan menargetkan penggunaan sistem ini mulai tahun 2025, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat pedesaan dan petani. Sugeng menyatakan bahwa Banyuwangi akan menjadi uji coba awal sebelum diterapkan secara nasional. “Kabupaten Banyuwangi memiliki kesadaran tinggi terhadap kebutuhan pangan masyarakat, sehingga mampu menjadi pelaku utama dalam mewujudkan sistem ini,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa dasbor rice journey akan memberikan manfaat yang lebih luas, seperti mengurangi risiko kelangkaan beras di tengah situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam.
Pengembangan dasbor ini diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain dalam membangun sistem pemantauan pangan yang modern. Sugeng menjelaskan bahwa Kemenko Pangan akan memberikan pelatihan kepada petugas daerah serta mengadakan konsultasi bersama stakeholder untuk memastikan sistem ini berjalan optimal. “Dengan dasbor rice journey, kita dapat menghindari kebijakan yang terlambat atau tidak akurat, sehingga menjamin ketersediaan pangan untuk semua lapisan masyarakat,” tutupnya. Keberhasilan Banyuwangi dalam menerapkan model ini akan menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian target ketahanan pangan nasional hingga 2029.
