Key Strategy: TP PKK minta kader perkuat 10 program pokok selaras Astacita
TP PKK Dorong Penguatan Sepuluh Program Utama Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Key Strategy – Makassar menjadi tempat berlangsungnya acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang ke-54 pada tahun 2026. Dalam momentum tersebut, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian, menyampaikan ajakan penting kepada seluruh pengurus dan kader. Ia meminta agar gerakan PKK mampu memperkuat pelaksanaan sepuluh program pokok yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan keselarasan dengan kebijakan Astacita. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Acara yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan ini mengangkat tema khusus, yaitu “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”. Tri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tema tersebut mencerminkan komitmen kuat dari gerakan PKK. Komitmen ini tertuju pada penguatan pelaksanaan program-program inti yang sejalan dengan Astacita, sebuah inisiatif dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui kontribusi nyata ini, PKK berharap dapat memberikan sumbangsih signifikan bagi tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045.
Landasan Hukum dan Peran Strategis PKK
Menurut Tri, organisasi PKK memegang posisi strategis dalam proses pembangunan nasional. Peran tersebut telah diperkuat melalui berbagai regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 yang mengatur tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu, kebijakan juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Peraturan ini mewajibkan penyusunan Rencana Induk serta Rencana Strategis PKK untuk periode 2025 hingga 2029. Penyusunan dokumen tersebut harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang juga berlaku untuk tahun 2025-2029.
Data terbaru dari Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 menunjukkan jumlah kader TP PKK yang sangat besar. Saat ini tercatat sebanyak 6.364.671 kader tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan kader ini mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, serta 83.762 desa dan kelurahan. Tri menekankan bahwa kekuatan jaringan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di tingkat daerah maupun nasional.
Koordinasi dan Konsistensi Dukungan
Tri juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara TP PKK daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan koordinasi yang baik, program PKK dapat terintegrasi secara efektif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran, gerakan PKK harus tetap konsisten dalam mendukung program-program pemerintah. Keberhasilan program PKK tidak hanya memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.
“Tema ini menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang selaras dengan Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas tahun 2045,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Kolaborasi dan Penghargaan
Pada kesempatan puncak peringatan HKG ke-54, TP PKK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, serta mitra nonpemerintah. Langkah ini merupakan bentuk penguatan kolaborasi antar lembaga. Selain itu, TP PKK memberikan penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas kepada kader yang telah mengabdi selama lebih dari dua puluh lima tahun tanpa henti.
Dalam sambutannya, Tri juga melaporkan keberhasilan rangkaian kegiatan HKG PKK. Salah satu pencapaian notable adalah pelaksanaan minum pil multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak. Kegiatan ini diikuti oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Pencapaian ini juga mencatatkan rekor MURI pertama di Indonesia. Tri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK, kelompok Dasawisma, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh mitra kerja yang telah mendukung gerakan PKK.
Menutup sambutannya, Tri menegaskan komitmen PKK untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih. Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan pejabat terkait lainnya.
