Ratas di Istana putuskan KDKMP offtaker panen petani, penyalur bansos

Keputusan Penting KDKMP dari Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan

Ratas di Istana putuskan KDKMP offtaker – Presiden Prabowo Subianto memimpin sebuah rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan strategis mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau yang dikenal sebagai KDKMP. Lembaga ini ditetapkan sebagai offtaker untuk hasil panen petani sekaligus menjadi penyalur utama bantuan sosial di seluruh Indonesia.

Dua Peran Utama KDKMP yang Ditetapkan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang lebih dikenal dengan panggilan Zulhas menyampaikan penjelasan mengenai keputusan tersebut saat memberikan jumpa pers. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan infrastruktur pemerintah yang memiliki fungsi ganda. Pertama, koperasi ini akan menjadi jalur distribusi untuk barang-barang bantuan sosial serta berbagai barang subsidi lainnya.

“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan,” kata Menko Zulhas.

Kedua, KDKMP akan berperan sebagai offtaker atau pembeli resmi. Ketika harga komoditas seperti gabah, jagung, dan produk pertanian lainnya berada di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, koperasi memiliki kewenangan untuk membeli produk tersebut. Langkah ini bertujuan melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.

“Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” sambung Zulhas.

Kolaborasi dengan BUMDes untuk Memaksimalkan Potensi Desa

Mendes PDT Yandri Susanto menambahkan bahwa peran KDKMP sebagai offtaker hasil panen di tingkat desa akan dikolaborasikan secara sinergis dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kolaborasi ini dirancang agar kedua lembaga tidak saling bersaing melainkan saling melengkapi fungsi masing-masing.

Dengan jumlah desa yang mencapai 75.266 unit di seluruh Indonesia, setiap koperasi desa akan bekerja sama dengan BUMDes setempat. Kerja sama ini memastikan bahwa semua produk desa dapat dimaksimalkan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Hasilnya, penduduk desa akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil pertanian dan produk lokal mereka.

“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa,” kata Yandri.

Yandri juga menjelaskan bahwa Dana Desa akan menjadi salah satu sumber pendanaan yang dimanfaatkan melalui KDKMP. Dari keuntungan yang diperoleh koperasi desa, sebesar 20 persen akan dialokasikan sebagai pendapatan asli desa. Sementara itu, sisanya yang mencapai 80 persen akan kembali kepada rakyat di desa tersebut. Hal ini menciptakan kepentingan bersama bagi pemerintah desa agar Kopdes berhasil memberikan efek positif.

“Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ujarnya.

Para Peserta Rapat Terbatas

Rapat terbatas yang membahas KDKMP serta program Makan Bergizi Gratis atau MBG berlangsung dari sore hingga malam hari di Istana Kepresidenan. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir dalam pertemuan penting ini. Di antaranya adalah Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga ikut serta bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Para pejabat lain yang hadir meliputi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso juga berpartisipasi dalam rapat tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf melengkapi daftar peserta rapat terbatas. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran KDKMP untuk kesejahteraan petani dan masyarakat desa secara menyeluruh.