Satgas PRR kawal realisasi tambahan TKD Rp144,67 miliar di Solok
Satgas PRR Kawal Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok
Satgas PRR kawal realisasi tambahan TKD Rp144 – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memantau secara ketat penyerapan dana tambahan untuk pemulihan wilayah Solok, Sumatera Barat. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan bahwa alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar dapat direalisasikan secara optimal. Dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak bencana alam. Melalui pendekatan terkoordinasi, satgas memastikan setiap program rehabilitasi selaras dengan kebutuhan riil warga, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga rehabilitasi lahan pertanian.
Monitoring Intensif dan Koordinasi Daerah
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR telah melakukan serangkaian kegiatan monitoring intensif sejak awal tahun anggaran. Proses ini mencakup rapat koordinasi berkala bersama Bupati Solok serta jajaran perangkat daerah terkait. Selain itu, tim juga melakukan peninjauan langsung ke berbagai lokasi terdampak bencana untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya satgas agar setiap rupiah yang disalurkan dapat memberikan dampak maksimal bagi pemulihan wilayah.
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari total jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar saat ini berada pada sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses menyusul selesainya penyesuaian anggaran dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) pada akhir Juni 2026.
Percepatan Proyek Prioritas dan Pembangunan Hunian
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana. Selain mengawal pemanfaatan anggaran, satgas juga mencermati sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan pelaksanaan.
Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Hunian Tetap (Huntap) telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan dapat segera dimulai. Sementara itu, di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Fasilitas Publik
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Di sisi lain, rehabilitasi pelayanan dasar juga terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak.
Upaya koordinasi lintas kementerian ini menjadi kunci keberhasilan program pemulihan di wilayah Solok. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan seluruh proyek prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang terdampak bencana. Melalui pendekatan yang terintegrasi, satgas memastikan bahwa setiap elemen pemulihan berjalan sinergis dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Solok.
