Puspoll: Pemerintah responsif terhadap aspirasi publik terkait MBG
Evaluasi MBG: Responsivitas Pemerintah terhadap Aspirasi Publik
Puspoll – Hasil survei terbaru dari Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) mengungkap bahwa pemerintah menunjukkan respons yang baik terhadap berbagai masukan dan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Chamad Hojin, Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, menyampaikan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh merupakan bentuk apresiasi yang tepat.
Evaluasi yang dilakukan mencakup perbaikan validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta mekanisme distribusi program. Tujuannya adalah memperkuat kualitas implementasi agar program semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Hojin menekankan bahwa program berskala besar seperti MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal. Yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan, dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan.
Penurunan Dukungan Publik: Bukan Penolakan terhadap Tujuan
Langkah evaluasi tersebut sejalan dengan hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia yang dilakukan pada periode 18 hingga 26 Mei 2026. Survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih berada pada tingkat mayoritas, namun mengalami penurunan cukup signifikan dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.
Selain itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dalam pengujian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG berada pada kelompok program yang dinilai masyarakat perlu mendapatkan pembenahan dalam implementasinya. Meski demikian, temuan survei juga menunjukkan bahwa penurunan tersebut bukan merupakan penolakan terhadap tujuan Program MBG, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaannya.
“Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Aspek yang Menjadi Perhatian Utama Masyarakat
Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa aspek yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat. Aspek-aspek tersebut antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengawasan di lapangan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, menurut Hojin, langkah Presiden melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat.
Puspoll Indonesia menilai evaluasi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat keseluruhan tata kelola Program MBG. Evaluasi perlu mencakup audit terhadap rantai pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.
“Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi. Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas sekaligus keberlanjutan Program MBG,” tutur Hojin.
Menurut Hojin, keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif menjadi kunci untuk memastikan program berjalan optimal dan mendapat dukungan berkelanjutan dari masyarakat.
