BPKP peroleh dukungan Komisi XI untuk kawal program prioritas nasional
BPKP Menerima Apresiasi dari Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja Tahunan
Indocrowdfunding.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga pengawas yang kredibel setelah memperoleh dukungan penuh dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembahasan bersama yang membahas Laporan Keuangan Tahun 2025, di mana BPKP memaparkan berbagai capaian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya berhasil mempertahankan prestasi luar biasa dalam hal opini keuangan. Secara berturut-turut selama delapan belas tahun, BPKP telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.
Capaian Keuangan dan Pengawasan yang Mengesankan
Selain opini WTP yang telah diraih selama hampir dua dekade, BPKP juga mencatatkan keberhasilan dalam proyek pinjaman dari Asian Development Bank. Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO untuk Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing atau yang disingkat STAR AF Tahun 2025 berhasil mendapatkan opini yang sama. Hal ini menjadi bukti bahwa BPKP mampu memberikan jaminan atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dari perspektif anggaran, BPKP mengalokasikan dana sebesar Rp2,4 triliun untuk tahun 2025. Angka ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Melalui berbagai kegiatan pengawasan, BPKP mampu memberikan kontribusi keuangan yang mencapai Rp53,36 triliun bagi negara dan pemerintah daerah. Kontribusi ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pengawasan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar.
Secara operasional, BPKP melaksanakan seribu empat ratus lima belas kegiatan konsultasi dan sebelas ribu empat ratus tujuh kegiatan assurance sepanjang tahun 2025. Realisasi anggaran mencapai sembilan puluh lima koma tiga puluh lima persen dari total pagu yang telah dialokasikan, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana operasional.
Dukungan dan Masukan dari Anggota Komisi XI
Sesi tanggapan dalam rapat kerja berlangsung sangat konstruktif. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyampaikan dukungan kuat terhadap penguatan kelembagaan BPKP. Menurut beliau, sebagai aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP memiliki posisi strategis untuk mengawal program prioritas nasional. Pengawasan yang dilakukan BPKP dapat berjalan lebih cepat dan efektif dibandingkan mekanisme pengawasan lainnya.
Anggota Komisi XI lainnya, Anis Byarwati, menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan belas tahun harus diiringi dengan penguatan pembinaan kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Pendampingan intensif diharapkan mampu meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Dengan sistem pengendalian yang semakin kuat, risiko kebocoran anggaran dapat diminimalkan secara signifikan.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan bahwa pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah telah memberikan dampak positif yang nyata. Berbagai daerah di wilayah pemilihannya berhasil memperoleh opini WTP berkat pembinaan dan pendampingan yang diberikan BPKP secara berkelanjutan.
Komitmen BPKP ke Depan
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan oleh seluruh anggota Komisi XI DPR RI. Beliau berkomitmen untuk terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD dengan mengedepankan pendekatan pencegahan.
“Saya terima masukan dan kritik dari Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN dan BUMD dengan mengedepankan pendekatan pencegahan,” ungkap Ateh dalam keterangan resminya.
Sebelumnya, Ateh juga menyebutkan bahwa BPKP menerima berbagai apresiasi atas kinerjanya sepanjang tahun 2025. Penghargaan tersebut mencakup bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, pengelolaan human capital, keterbukaan informasi publik, serta lima penghargaan lainnya yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh.
Dengan dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI dan berbagai capaian yang telah diraih, BPKP siap melanjutkan misinya sebagai garda terdepan dalam pengawasan keuangan negara. Konsistensi dalam memberikan opini WTP dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional menjadi fondasi kuat bagi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas ini.
