NTB anggarkan Rp70 miliar untuk persiapan PON 2028
NTB Anggarkan Rp70 Miliar untuk Persiapan PON 2028
Indocrowdfunding.com – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) anggarkan Rp70 miliar untuk persiapan PON 2028. Angka ini telah resmi dimasukkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk APBD tahun 2027. Penetapan ini menandai komitmen serius NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung pada tahun 2028. Nursalim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah diserahkan kepada DPRD NTB untuk proses persetujuan lebih lanjut. Pengumuman ini disampaikan pada hari Kamis di Mataram, memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan keuangan provinsi untuk event olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Strategi Penganggaran Bertahap
Menurut Nursalim, strategi penganggaran tidak hanya berhenti pada satu tahun saja. Terdapat rencana tambahan yang akan dilaksanakan melalui APBD Perubahan di tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp10 miliar. Jika kedua komponen tersebut digabungkan, maka total anggaran yang telah disiapkan mencapai angka Rp70 miliar. Lebih lanjut, Nursalim menegaskan bahwa persiapan keuangan untuk PON 2028 akan terus berlanjut hingga tahun penyelenggaraan. “Anggaran untuk PON 2028 akan kita siapkan kembali di APBD Tahun 2028,” tegasnya. Pendekatan bertahap ini memungkinkan NTB untuk menyesuaikan alokasi dana berdasarkan perkembangan kebutuhan yang muncul selama proses persiapan.
Gap Pembiayaan dan Harapan dari Pusat
Secara estimasi, kebutuhan total anggaran untuk mendukung perhelatan olahraga terbesar di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga saat ini, total nominal yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp70 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan yang perlu diatasi. “Hitungan kami, masih kurang sekitar Rp30 miliar untuk pembiayaan dana PON 2028,” sebut Nursalim. Kesenjangan ini menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur dan fasilitas yang akan digunakan selama event berlangsung.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Nursalim menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat agar segera mencairkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov NTB. Total nilai DBH yang dimaksud mencapai Rp616 miliar. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat menambah kapasitas anggaran yang tersedia untuk PON. “Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uang itu (DBH) bisa masuk lagi kan,” ujar Nursalim dengan penuh optimisme. Pemprov NTB secara khusus menyoroti dana DBH senilai Rp600 miliar yang hingga kini belum disalurkan oleh pemerintah pusat. Keterlambatan pencairan dana ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kelancaran persiapan.
“DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua,” tegas Nursalim.
Kewajiban sebagai Tuan Rumah
Meskipun telah melakukan berbagai persiapan keuangan, Nursalim mengakui bahwa total biaya penyelenggaraan PON di NTB belum diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan karena masih berlangsungnya proses perhitungan teknis oleh KONI NTB. Namun, sebagai provinsi yang telah ditunjuk menjadi tuan rumah, Pemprov NTB merasa memiliki kewajiban moral dan finansial untuk menyiapkan dana hibah PON 2028 bagi KONI. “Tapi, karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kami berkewajiban menyiapkan dana hibah PON 2028 kepada KONI,” katanya. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab besar yang dipikul oleh NTB dalam memastikan kesuksesan penyelenggaraan event nasional tersebut.
Persiapan ini mencerminkan keseriusan NTB dalam memastikan kesuksesan penyelenggaraan PON 2028. Dengan alokasi anggaran yang bertahap dan harapan pencairan DBH yang lancar, provinsi ini berupaya memberikan yang terbaik bagi atlet dan masyarakat Indonesia. NTB anggarkan Rp70 miliar sebagai fondasi awal, namun tetap terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian anggaran di masa depan. Baca juga: Detail anggaran PON 2028 di NTB
Frequently Asked Questions
Berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk PON 2028 di NTB?
Estimasi kebutuhan total anggaran untuk PON 2028 di NTB mencapai Rp100 miliar. Saat ini, NTB telah mengalokasikan Rp70 miliar melalui KUA APBD 2027 dan rencana tambahan dari APBD Perubahan 2026.
Apa yang akan dilakukan NTB untuk menutupi kekurangan anggaran?
NTB berharap pemerintah pusat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp616 miliar yang menjadi hak provinsi. Dari jumlah tersebut, Rp600 miliar masih tertunda dan diharapkan dapat membantu menutupi kesenjangan pembiayaan.
Kapan APBD untuk PON 2028 akan disiapkan kembali?
Menurut Nursalim dari BKAD NTB, anggaran untuk PON 2028 akan disiapkan kembali di APBD Tahun 2028 untuk memastikan ketersediaan dana hingga penyelenggaraan event.
Apakah NTB sudah memiliki kepastian total biaya penyelenggaraan?
Belum. Total biaya penyelenggaraan PON di NTB masih dalam proses perhitungan teknis oleh KONI NTB. Namun, Pemprov NTB telah berkomitmen untuk menyiapkan dana hibah PON 2028 bagi KONI sebagai tuan rumah.
