Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang menyebabkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memicu pembicaraan ulang di Indonesia mengenai peran negara dalam Board of Peace (BoP). Inisiatif internasional yang diusulkan AS untuk meredakan konflik Timur Tengah kini menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi nonpemerintah.
Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia di BoP. Meski forum itu dianggap bertugas mendorong gencatan senjata, distribusi bantuan kemanusiaan, serta stabilisasi wilayah Gaza melalui kehadiran pasukan internasional, keterlibatan Indonesia dalam BoP mulai dipertanyakan setelah serangan AS terhadap Iran.
Dua negara yang terlibat langsung dalam konflik, AS dan Israel, juga menjadi bagian dari BoP. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait relevansi inisiatif tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia belum memutuskan secara pasti mengenai partisipasinya di BoP. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pembahasan soal forum ini sementara ditunda karena fokus pemerintah kini mengarah pada keadaan di Iran.
“Semua pembicaraan terkait BoP dihentikan sementara, perhatian pemerintah beralih ke eskalasi konflik Iran,” ujar Sugiono.
Kemudian, Sugiono menambahkan bahwa pemerintah masih berkomunikasi dengan kedua belah pihak, yaitu AS dan Iran, untuk menilai kemungkinan evolusi situasi dalam beberapa minggu ke depan.
Analisis dari Lina Alexandra
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, mengungkapkan sikap pemerintah yang hati-hati dalam BoP mungkin terkait dengan strategi geopolitik, terutama dalam hubungan dengan AS. Menurut Lina, hubungan Indonesia-Amerika Serikat saat ini juga berkaitan dengan berbagai isu diplomasi dan ekonomi yang sedang berlangsung.
“Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat,” kata Lina kepada DW.
Lina juga menekankan bahwa pertimbangan ini seharusnya tidak lagi menjadi batasan utama. Hal ini karena kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran kini berada dalam ketidakpastian setelah AS membatalkan beberapa keputusan terkait.
Pandangan Hadza Min Fadhli Robby
Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang memfokuskan studi Timur Tengah, Hadza Min Fadhli Robby, menilai keterlibatan Indonesia di BoP belum tentu berdampak signifikan pada dinamika konflik. Menurut Hadza, beberapa negara dalam forum tersebut seperti Turki dan Qatar memiliki pengaruh lebih besar karena hubungan langsung dengan pihak-pihak terlibat.
Di sisi lain, situasi Iran juga menjadi sorotan. Setelah Pemimpin Tertinggi Baru Iran dipilih, nama mantan pemimpin tertinggi yang pernah disebut oleh Trump menjadi topik yang dianggap relevan oleh beberapa analis.
Kelompok masyarakat sipil di Indonesia tetap mengkritik ketidakterlibatan resmi terhadap serangan yang memicu kematian Ayatollah Ali Khamenei. Mereka menilai Indonesia selama ini konsisten menolak tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain.
“Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam kasus lain,” tegas Hadza.
