BNPB siapkan bantuan logistik di masa tanggap darurat bencana Ternate

Ternate – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang mengatur pengiriman bantuan logistik selama dua minggu mendatang. Fokus utama pembantuannya adalah wilayah kepulauan yang jauh, seperti Pulau Mayau dan Tifure di Pulau Batang Dua. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyebut bahwa tim telah berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengirimkan Kapal Negara (KN) SAR dalam upaya mempercepat distribusi bahan-bahan pokok.

“Kami telah berkoordinasi untuk mengerahkan KN SAR milik Basarnas guna mendukung distribusi logistik. Selain itu, pendampingan trauma healing bagi warga yang terdampak gempa oleh Dinas Sosial, didukung jajaran TNI/Polri,” kata Agus Riyanto di Ternate, Minggu.

BNPB juga menegaskan kesiapan pusat untuk memberikan dukungan maksimal selama masa tanggap darurat di wilayah Maluku Utara. Dalam upaya memperbaiki kerusakan, mekanisme perbaikan rumah rusak akibat bencana alam atau konflik sosial akan dijalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Rakor BNPB ditutup dengan komitmen seluruh instansi pemerintah untuk terus memberikan layanan kepada masyarakat, bahkan selama masa libur nasional. Sebelumnya, Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, menggarisbawahi perlunya respons cepat dan terpadu setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Maluku Utara pada 2 April lalu.

Peristiwa tersebut menyebabkan dampak di 4 kabupaten dan 2 kota, melibatkan 27 kecamatan serta 46 desa/kelurahan. Rinciannya, Kota Ternate terkena 7 kecamatan dan 15 desa/kelurahan, Kota Tidore 7 kecamatan serta 15 desa/kelurahan, Kabupaten Halbar 3 kecamatan dan 3 desa, Halut 2 kecamatan serta 2 desa, Halteng 4 kecamatan dan 6 desa, serta Halsel 4 kecamatan dan 4 desa.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan tim lapangan, Wagub memaparkan situasi terkini. Hingga saat ini, tidak ada korban meninggal dunia, namun satu orang terluka ringan. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai sekitar 2.000 orang, dengan 1.107 jiwa atau 113 keluarga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Kerusakan fisik tercatat meliputi 99 unit rumah rusak berat, 66 rumah rusak sedang, dan 139 rumah rusak ringan. BNPB menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan terarah untuk meminimalkan dampak lebih lanjut.