Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU
Dari Jakarta, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) di hari Jumat untuk pegawai negeri sipil (ASN) belum dijalankan di lingkungan Kementerian PU. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil lantaran tugas di kementerian tersebut memerlukan kehadiran langsung di lapangan.
“Di Kementerian PU, faktanya tidak ada sistem kerja dari rumah, karena selain membangun infrastruktur, kami juga menjadi bagian dari tim utama dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Kementerian PU memiliki peran kritis dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam. Menurut Dody, kehadiran pegawai fisik dianggap penting agar respons terhadap situasi krisis bisa dilakukan secara cepat dan efektif, serta terkoordinasi dengan semua pihak terkait.
Keputusan tidak menerapkan WFH berlaku untuk seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, mengingat kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Wilayah seperti Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sedang menghadapi banjir dan longsor, menjadi pertimbangan utama.
“Di Deli Serdang, misalnya, terjadi longsor dan ada korban meninggal. Jadi, memang tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH,” tambah Dody.
Meski tidak menggunakan WFH, kementerian ini tetap mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran. Upaya penghematan energi dilakukan dengan mengurangi konsumsi listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja.
Dody berharap langkah tersebut tetap memberikan manfaat nyata bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai masih bekerja secara langsung di kantor atau di lapangan. “Mudah-mudahan dengan cara itu, kita bisa memberikan efisiensi kepada bangsa dan negara,” tutupnya.
