Special Plan: Wamendagri: Efisiensi dan sinergi kunci pengungkit ekonomi daerah

Wamendagri: Efisiensi dan Sinergi Menjadi Pendorong Utama Pembangunan Ekonomi Daerah

Special Plan – Jakarta – Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, menekankan bahwa efisiensi anggaran serta penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pidatonya di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus diutamakan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian daerah.

“Jadi, kami sering memberikan motivasi kepada para kepala daerah dengan tiga poin utama: efisiensi, inovasi PAD, serta pengawalan PSN. Banyak di antara mereka merasa kesulitan menerapkannya, tetapi jika bersama-sama mengawal, justru akan menjadi penggerak ekonomi yang signifikan,” ujar Bima.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Bima menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peningkatan efisiensi dan sinergi. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/4), dan menjadi forum untuk merumuskan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Menurutnya, upaya ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal serta menghindari pemborosan dalam proses pembangunan.

Konteks Musrenbang Jawa Tengah

Dalam kesempatan tersebut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah pusat secara aktif mendorong daerah-daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Ia menyoroti bahwa efisiensi bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang memperkuat kemitrahan antara dua tingkat pemerintahan. “Sinergi yang baik antara pusat dan daerah akan mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam program yang memerlukan koordinasi tinggi,” katanya.

Menurut Bima, Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan daerah yang stabil. Ia menyebutkan bahwa struktur pendapatan Jateng menunjukkan dominasi PAD sebesar 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat hanya menyumbang 33,83 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini mampu mengembangkan sumber daya ekonomi sendiri, sehingga minim ketergantungan pada dana dari pusat.

“Kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini sangat mantap, dan perlu dijaga agar tetap menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan ekonomi,” ujarnya.

Pengelolaan Anggaran yang Rasional

Bima juga mengingatkan bahwa di tengah era keterbukaan informasi, setiap kebijakan publik menjadi lebih mudah diperiksa dan dinilai. Ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab, agar tidak terjadi penganggaran yang tidak masuk akal. “Kita semua harus ekstra hati-hati dalam menentukan prioritas pengeluaran. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer perlu memperkuat kemandirian fiskal. Bima mengatakan bahwa meski Jateng memiliki kapasitas yang baik, masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan pendapatan sendiri. “Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat bagi daerah-daerah yang belum mandiri,” jelasnya.

Pendekatan Pembiayaan Inovatif

Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bima menekankan pentingnya pendekatan pembiayaan yang inovatif. Ia menyebutkan bahwa optimalisasi penggunaan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi dalam pengelolaan dana, menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas. “Dengan memanfaatkan aset secara maksimal dan mengembangkan metode pendanaan baru, daerah bisa meningkatkan kinerja pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat,” katanya.

Bima menambahkan bahwa inovasi PAD adalah bagian penting dari strategi tersebut. Ia menilai bahwa pendapatan asli daerah tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga bisa berasal dari berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan memperkaya sumber pendapatan, daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam mengambil keputusan strategis tanpa bergantung pada bantuan dana pusat.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa program prioritas nasional harus dipadukan dengan kebutuhan lokal agar tidak hanya menjadi kebijakan yang berjalan di tingkat pusat, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Sinergi ini bukan hanya sekadar kerja sama formal, tetapi juga komitmen nyata untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif,” ujarnya.

Kemitraan yang Berhasil

Bima mengungkapkan bahwa dengan sinergi yang kuat, daerah bisa menjadikan program prioritas sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa birokrasi dan para pemimpin harus berkolaborasi secara aktif untuk mewujudkan hal tersebut. “Ketika kepala daerah termotivasi dan pemerintah pusat memberikan dukungan yang tepat, maka Jawa Tengah akan tetap menjadi contoh yang baik,” kata Bima.

Dalam konteks ini, ia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran dan sinergi harus menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa banyak daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga ada potensi peningkatan yang signifikan jika diterapkan secara konsisten. “Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar program-program yang diusung bisa berjalan efektif dan berdampak luas,” pungkasnya.

Bima menutup pidatonya dengan harapan bahwa Musrenbang ini akan menjadi awal dari transformasi yang lebih besar. Ia meyakinkan bahwa dengan komitmen bersama, Jawa Tengah bisa terus menjadi provinsi yang unggul dalam pembangunan ekonomi daerah. “Kita yakin, jika semua pihak bekerja sama dan berinovasi, Jawa Tengah akan tetap menjadi yang terdepan,” ujarnya.