New Policy: 550 anak putus sekolah di Sulbar kembali belajar

550 Anak Putus Sekolah di Sulbar Berhasil Kembali Bersekolah

New Policy – Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat putus belajar. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat provinsi, 550 dari total 1.700 anak tidak sekolah (ATS) di wilayah tersebut berhasil kembali mengenyam dunia pendidikan melalui program Gerakan Kembali Bersekolah. Inisiatif ini dirayakan sebagai langkah penting dalam menekan angka putus sekolah di daerah yang terkenal dengan tantangan ekonomi dan akses pendidikan terbatas.

Konteks Program dan Lokasi Distribusi

Program Gerakan Kembali Bersekolah yang diluncurkan di Mamuju, Sabtu, dihadiri oleh Nehru Sagena, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar. Menurutnya, keberhasilan 550 anak kembali belajar adalah bagian dari usaha mendorong pendidikan yang merata. “Angka ini merupakan bagian dari total 1.700 anak yang tidak bersekolah dan tersebar di enam kabupaten,” ujar Nehru Sagena dalam pernyataannya. Pemetaan kelompok anak ini dilakukan di 243 desa dari 560 desa yang ada, termasuk 72 desa yang menjadi fokus program Pasti Padu. Program ini bergerak dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, yaitu dari Februari hingga April 2026.

Konteks keberhasilan tersebut terlihat dari penyebaran jumlah anak yang kembali belajar di berbagai kabupaten. Kabupaten Mamuju menjadi wilayah dengan jumlah terbesar, yaitu 141 anak. Angka serupa juga tercatat di Majene (102), Polewali Mandar (119), dan Mamasa (92). Dua desa lainnya, Pasangkayu dan Mamuju Tengah, masing-masing menyumbang 69 dan 27 anak yang berhasil kembali mengenyam pendidikan. Dengan adanya perbaikan ini, pemerintah daerah berharap untuk meningkatkan jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat tertentu.

Proses Verifikasi dan Penyuluhan

Gerakan Kembali Bersekolah tidak hanya mengandalkan inisiatif pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Nehru Sagena mengungkapkan bahwa tim lapangan diterjunkan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi data selama masa program. Tim ini terdiri dari penyuluh KB, pendamping desa dari Program P3MD, serta tenaga pendidik yang bekerja sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, 407 petugas diterjunkan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh.

Dari hasil pendataan, ditemukan bahwa sebanyak 1.033 anak mengalami hambatan untuk kembali bersekolah. Faktor-faktor tersebut beragam, mulai dari kondisi keluarga hingga lingkungan sekitar. Beberapa anak memilih untuk tidak kembali ke sekolah karena faktor ekonomi, sementara yang lain tergolong pada kategori “karena jarak” atau “karena lingkungan”. Nehru Sagena menjelaskan bahwa dari total 1.700 anak, sebanyak 314 orang meninggalkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga. Sementara 287 anak tidak berminat belajar, dan 255 anak memilih bekerja sebelum usia 16 tahun.

Analisis Penyebab Putus Sekolah

Berbagai alasan lain juga mengemuka dalam laporan Dinas Pendidikan Sulbar. Dari data yang terkumpul, 149 anak terkendala biaya, 87 anak kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh, dan 65 anak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. “Faktor-faktor ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat dukungan sosial dan ekonomi bagi anak-anak,” tambah Nehru Sagena. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya tentang sekadar mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka bertahan dalam pendidikan.

Menurut data, sebagian anak yang tidak kembali belajar juga mengalami perubahan domisili, meninggal dunia, atau memiliki kondisi khusus yang membuat mereka sulit melanjutkan pendidikan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi masalah pendidikan di Sulbar. Dengan memahami akar penyebab putus sekolah, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Apresiasi Gubernur Sulbar

Dalam acara yang sama, Gubernur Sulbar Suhardi Duka memberikan apresiasi atas capaian program tersebut. Meski hasilnya belum mencapai 30 persen, ia menilai langkah awal ini patut dihargai. “Dari 1.700 anak yang terdata, 550 berhasil kita kembalikan ke sekolah. Ini menjadi titik awal yang baik untuk kemajuan pendidikan,” ujarnya dalam pidatonya. Dukungan pemerintah daerah terus diperkuat, dengan menyediakan bantuan seragam, perlengkapan sekolah, hingga beasiswa.

Bantuan ini bertujuan untuk meminimalkan beban ekonomi keluarga, sehingga anak-anak tidak lagi dipaksa bekerja di usia dini. “Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah agar mereka tidak terbebani oleh kondisi orang tua,” tegas Suhardi Duka. Ia menekankan bahwa Gerakan Kembali Bersekolah adalah inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah.

Konteks Hardiknas dan Penyuluhan

Peringatan Hardiknas tingkat provinsi juga menjadi momentum untuk menggaungkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan. Acara tersebut dihadiri oleh Widya Prada, Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang mewakili Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Non-formal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, acara tersebut juga menjadi platform untuk memberikan penghargaan kepada tiga aparatur sipil negara (ASN) atas dedikasi mereka dalam bidang pendidikan.

Kehadiran Widya Prada menunjukkan bahwa pembelajaran kembali tidak hanya berupa data, tetapi juga upaya bersama dalam menjangkau anak-anak yang terabaikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas untuk membangun masa depan yang lebih cerah. “Kita perlu menguatkan komitmen, karena pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib anak-anak,” katanya.

Dalam wawancara terpisah, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah awal dari rencana jangka panjang. “Kita masih perlu memperkuat sistem pendukung, termasuk fasilitas sekolah dan pengawasan terhadap pemerintahan desa,” jelasnya. Dengan konsistensi dalam kebijakan dan partisipasi masyarakat, ia berharap angka putus sekolah di Sulbar bisa terus berkurang. Tantangan utama, menurutnya, adalah mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil.

Program Gerakan Kembali Bersekolah juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Dengan komitmen yang sama, pemerintah bisa menciptakan