Meeting Results: Pakar nilai proteksionisme menguat, ASEM fokus ke pembangunan domestik
Pakar Nilai Proteksionisme Menguat, ASEM Fokus pada Pembangunan Domestik
Meeting Results – Dari Jakarta, seorang ahli hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengungkapkan bahwa proteksionisme telah menjadi tren yang semakin umum diterapkan oleh negara-negara dalam forum Asia-Europe Meeting (ASEM) akibat krisis energi global yang semakin memburuk. Menurut Rezasyah, kondisi tersebut mendorong negara-negara anggota ASEM untuk menempatkan kepentingan dalam negeri sebagai prioritas utama, terutama dalam menghadapi ancaman ketergantungan pada pasokan energi yang tidak stabil. “Kini, proteksionisme semakin menjadi tren yang umum diterapkan, di mana kelangkaan energi dan potensi konflik regional di Timur Tengah mendorong negara-negara ASEM untuk fokus pada pembangunan domestik,” tutur Rezasyah, saat dihubungi ANTARA pada hari Ahad.
Transformasi Uni Eropa: Dari Pasar Bebas ke Kebijakan Tertutup
Rezasyah menyoroti bahwa Uni Eropa, sebagai salah satu anggota ASEM, berpotensi mengalami perubahan strategis dari model pasar bebas menjadi lebih tertutup. Hal ini terjadi seiring dominasi global China dalam berbagai sektor seperti perdagangan, investasi, perbankan, dan teknologi. “Eropa kini mulai mengadopsi pendekatan yang lebih defensif dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China,” imbuhnya. Menurutnya, peningkatan pengaruh ekonomi China mendorong Eropa untuk mengambil langkah proteksionis guna menjaga keseimbangan ekonomi dan keamanan nasional.
“Namun, kebijakan proteksionis yang diterapkan Eropa berisiko disalahartikan sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, sehingga dapat memicu ketegangan antarmitra ASEM,” kata Rezasyah.
Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya adanya kesepahaman bersama antarnegara dalam mengakui kebijakan proteksionisme sebagai langkah yang sah dalam kondisi tertentu. “Proteksionisme dapat dibenarkan jika bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional, menjamin keamanan pangan, serta menjaga stabilitas politik,” jelasnya. Menurut Rezasyah, kebijakan ini seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai respons adaptif terhadap tantangan global yang semakin kompleks.
Respon Asia terhadap Standar Hijau Eropa
Selain fokus pada pembangunan domestik, Rezasyah juga menyoroti pentingnya respons yang lebih strategis dari negara-negara Asia terhadap standar lingkungan yang diterapkan Eropa. “Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, harus memahami bahwa standar hijau yang diperkenalkan Eropa sering kali menjadi hambatan dalam perdagangan,” katanya. Untuk mengatasi ini, ia menyarankan adanya pelatihan mendalam bagi para pengambil keputusan di Asia agar lebih memahami visi Eropa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup adalah prioritas Eropa, namun harus diterjemahkan dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkembang,” tutur Rezasyah.
Rezasyah menambahkan bahwa Asia perlu memanfaatkan momentum ini untuk menarik perhatian Eropa terhadap komitmen lingkungan yang telah diprogramkan dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) sebelum tahun 2030. “Negara-negara Eropa memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi isu lingkungan,” katanya. Ia menyarankan agar Asia mampu menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan SDGs Nomor 13 (Climate Action), Nomor 7 (Affordable and Clean Energy), dan Nomor 6 (Clean Water and Sanitation) sebagai bukti kemampuan mereka dalam mengelola isu-isu global.
ASEM: Forum untuk Kolaborasi Antara Asia dan Eropa
ASEM, atau Asia-Europe Meeting, adalah forum dialog dan kerja sama informal yang menghubungkan pemerintah Asia dan Eropa. Forum ini menyatukan 53 mitra, termasuk negara-negara Eropa, anggota ASEAN, dan negara-negara lain di Asia, dalam menghadapi berbagai isu seperti kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sejak didirikan di Bangkok, Thailand, pada Maret 1996, ASEM bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dua benua melalui pendekatan kerja sama yang sejajar dan terbuka.
Menurut Rezasyah, ASEM memiliki tiga pilar utama dalam kerja samanya: dialog terkait stabilitas dan keamanan untuk bidang politik, kerja sama perdagangan, investasi, dan infrastruktur untuk bidang ekonomi, serta pertukaran pendidikan, budaya, dan hubungan antar masyarakat untuk bidang sosial dan intelektual. “ASEM berperan sebagai wadah untuk menyamakan visi antara Asia dan Eropa, terutama dalam menghadapi tantangan global yang bersifat bersama,” ujarnya.
Dalam konteks krisis energi dan perubahan iklim, Rezasyah berpendapat bahwa ASEM harus memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan yang berkelanjutan. “Negara-negara Eropa menawarkan standar lingkungan yang ketat, namun Asia perlu menunjukkan kemampuan mereka dalam mengadaptasi standar tersebut tanpa mengorbankan kecepatan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan ASEM tergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya untuk saling mendukung, baik dalam hal kebijakan domestik maupun kerja sama internasional.
Rezasyah juga menyoroti bahwa keberadaan ASEM menjadi penting untuk menjembatani perbedaan pendekatan antara Asia dan Eropa. “Meski terdapat perbedaan dalam prioritas, ASEM tetap menjadi platform yang mendorong dialog dan kerja sama dalam menghadapi isu global,” tuturnya. Ia berharap forum ini dapat menjadi pengingat bagi negara-negara anggota untuk tetap fokus pada tujuan bersama, seperti penanganan krisis energi dan perubahan iklim, serta penguatan kesejahteraan global.
Menyikapi dinamika ini, Rezasyah menyarankan bahwa negara-negara Asia harus lebih proaktif dalam menyampaikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. “ASEM tidak hanya menjadi tempat diskusi, tetapi juga wadah untuk mengakui kontribusi Asia dalam pembangunan global,” imbuhnya. Ia menegaskan bahwa ASEM perlu terus memperkuat kerja sama lintas sektor guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
