Latest Program: Kemenhub: SMK PAU instrumen penting keselamatan transportasi jalan

Kemenhub: SMK PAU Sarana Kunci untuk Meningkatkan Keselamatan Transportasi Jalan

Latest Program – Jakarta, Minggu – Dalam upaya menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih aman dan terorganisir, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sebagai alat utama. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa SMK PAU tidak hanya menjadi keharusan administratif, tetapi juga menjadi komponen kunci dalam mengelola keselamatan lalu lintas secara holistik. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, mulai dari operator transportasi hingga masyarakat.

Strategi Sistemik untuk Meningkatkan Budaya Keselamatan

Aan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengancam nyawa penumpang, tetapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam keterangan resmi di Jakarta, ia menyampaikan bahwa keselamatan jalan sudah menjadi prioritas nasional hingga global karena dampaknya yang luas. Penguatan SMK PAU, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk membangun kebiasaan aman dalam operasional perusahaan angkutan umum. “Kami ingin memastikan bahwa setiap operator angkutan memiliki mekanisme pengelolaan keselamatan yang sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Keselamatan jalan dianggap sebagai isu yang sangat serius dan menjadi fokus utama karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas,” kata Aan.

Program World Health Organization (WHO) yang dikenal sebagai Decade of Action for Road Safety 2021-2030 menjadi dasar dalam kebijakan Kemenhub. WHO menetapkan target penurunan minimal 50 persen dari jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan dalam dekade ini. Aan menyebutkan bahwa target tersebut merupakan kelanjutan dari dekade sebelumnya (2011-2020), di mana upaya peningkatan keselamatan jalan telah mulai terukur. “Dengan adanya SMK PAU, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek operasional transportasi berjalan dengan standar keselamatan yang tinggi,” tambahnya.

Kebijakan Nasional untuk Mendorong Keselamatan Lalu Lintas

Menurut Aan, Indonesia telah mengadopsi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagai kerangka kebijakan utama dalam mencegah kecelakaan. RUNK ini dibagi menjadi lima pilar utama yang masing-masing dikelola oleh lembaga berbeda. Pertama, manajemen keselamatan jalan yang dipimpin oleh Bappenas, yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor. Kedua, peningkatan kualitas jalan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ketiga, pengelolaan kendaraan yang aman melalui Kemenhub. Keempat, penguatan kesadaran pengguna jalan oleh Polri. Kelima, penanganan pasca-kecelakaan yang diupayakan Kemenkes untuk mengurangi tingkat fatalitas korban.

Aan menuturkan bahwa SMK PAU merupakan bagian dari upaya sistemik ini, karena mencakup berbagai aspek, seperti pemeriksaan kendaraan, pelatihan pengemudi, dan pengendalian risiko selama operasional. “Penerapan SMK PAU tidak hanya berupa persyaratan formal, tetapi juga menjadi komitmen nyata operator angkutan untuk menjaga keandalan kendaraan dan keahlian pengemudinya,” jelasnya.

“WHO telah menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah ancaman serius terhadap keselamatan manusia. Oleh karena itu, penerapan SMK PAU menjadi keharusan untuk mencapai target global ini,” tambah Aan.

Tantangan dan Target Nasional

Meski telah ada kerangka kebijakan yang jelas, Aan mengakui bahwa keselamatan jalan masih menjadi tantangan besar. Dengan data dari Polri pada 2025, tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, yang menyebabkan 24.296 korban meninggal dunia. “Angka ini menunjukkan bahwa kita masih perlu berupaya lebih keras untuk mencapai target penurunan 50 persen pada 2030,” katanya.

Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan target tersebut, kolaborasi antarlembaga tidak bisa dihindari. Kemenhub, sebagai pelaksana utama, tidak cukup bekerja sendirian karena keterbatasan pengawasan. “Kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, operator angkutan, dan masyarakat,” ujarnya.

Peran Operator Angkutan dalam Keselamatan Operasional

Aan menekankan bahwa operator angkutan memiliki peran penting dalam memastikan keamanan di lapangan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SMK PAU tidak hanya menjamin kelaikan kendaraan, tetapi juga mengarahkan pengemudi untuk mematuhi standar keselamatan. “Kami ingin bahwa setiap operator mampu menjaga kualitas layanan dan mengurangi risiko kecelakaan dalam setiap perjalanan,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, SMK PAU dianggap sebagai alat untuk membangun budaya keselamatan di sektor angkutan umum. Aan mengatakan bahwa implementasi sistem ini memerlukan kesadaran penuh dari seluruh elemen, mulai dari pengemudi hingga manajemen perusahaan. “Tanpa SMK PAU, kita tidak akan mampu mencapai tingkat keselamatan yang diinginkan,” tegasnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Negara dan pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengawasan, sehingga peran operator dan masyarakat sangat kami harapkan,” kata Aan.

Di sisi lain, Aan juga menyebutkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kecelakaan tergantung pada partisipasi aktif seluruh pihak. Dengan menerapkan SMK PAU secara konsisten, diharapkan akan tercipta ekosistem transportasi yang lebih harmonis, dimana keamanan menjadi prioritas utama. “Seluruh operator harus menjamin bahwa kendaraan dan pengemudinya memenuhi kriteria keselamatan,” jelasnya.

Aan menutup keterangannya dengan menyatakan bahwa deklarasi Aksi Keselamatan Jalan WHO di dekade kedua merupakan arahan penting bagi Indonesia. Dengan target penurunan 50 persen angka fatalitas kecelakaan hingga 2030, Kemenhub berkomitmen untuk terus memperkuat sosialisasi SMK PAU. “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang solid, kita bisa mengubah cara masyarakat melihat keselamatan jalan dari sekadar isu menjadi keharusan sehari-hari,” tutupnya.

Program SMK PAU juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam transportasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas, operator angkutan diberi alat untuk mengelola risiko secara lebih efektif, sekaligus memastikan bahwa setiap perjalanan berjalan dengan aman. “Ini adalah tanggung jawab bersama, karena keselamatan jalan tidak hanya tentang kendaraan, tetapi juga tentang kesadaran dan ketaatan semua pihak,” pungkas Aan.

Dengan visi ini, Kemenhub menegaskan bahwa SMK PAU tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga