Key Strategy: Hardiyanto Kenneth: Program padat karya harus punya nilai tambah bagi pekerja

Hardiyanto Kenneth: Program Padat Karya Perlu Memberikan Manfaat Nyata Bagi Pekerja

Key Strategy – Jakarta, dalam wawancara terbaru, anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menggarisbawahi pentingnya program padat karya yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Dengan membuka 2.843 lowongan kerja, ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut harus mampu memberikan nilai tambah kepada para pekerja yang terlibat. “Program padat karya harus dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka tidak hanya bekerja sementara, tetapi perlu mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang bisa menjadi modal untuk mengakses pekerjaan yang lebih berkualitas,” jelas Kenneth pada hari Minggu.

Respons Pemerintah dan Tantangan Ketenagakerjaan

Kenneth menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggulirkan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Menurutnya, langkah ini mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap situasi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi banyak warga DKI. “Kebijakan ini menunjukkan kecepatan respons pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, tetapi perlu dipastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi jalan keluar sementara,” ujarnya.

Dalam menjelaskan visinya, Kenneth menekankan bahwa program padat karya harus memiliki orientasi jangka panjang. “Masyarakat tidak boleh hanya dipekerjakan untuk mengurangi angka pengangguran, tetapi pelatihan dan pemberdayaan mereka harus menjadi bagian integral dari skema ini,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa setiap peserta program perlu dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, lalu ditempatkan secara tepat sesuai kompetensi. “Dengan pendekatan ini, produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata,” jelasnya.

Manfaat Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kenneth mengingatkan bahwa pelatihan keterampilan harus menjadi bagian utama dari program padat karya. “Masyarakat yang belum memiliki kompetensi tertentu harus diberikan pelatihan sebelum, selama, dan setelah mengikuti program. Dengan demikian, mereka siap bersaing dalam pasar kerja,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa pelatihan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, termasuk bidang seperti teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga, dan kewirausahaan.

Kenneth juga menggarisbawahi peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mengakselerasi keterampilan peserta. “BLK harus dimaksimalkan sebagai pusat pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas diri masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kemampuan sesuai dengan industri yang berkembang,” tambahnya. Menurutnya, keberhasilan program ini tergantung pada keterlibatan aktif BLK dalam menyediakan sertifikasi dan pelatihan yang berkualitas.

Strategi Berbasis Kebutuhan Pembangunan

Program padat karya, menurut Kenneth, perlu dirancang secara spesifik berdasarkan kebutuhan pembangunan kota. “Kerja yang diberikan harus sejalan dengan prioritas pengembangan Jakarta, seperti pemeliharaan infrastruktur lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan proyek perekonomian lokal,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara holistik.

Kenneth mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan setiap pelatihan yang diberikan memiliki relevansi dengan industri. “Kita perlu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu berinovasi dan berkembang bersama-sama dengan dunia usaha,” katanya. Ia juga menyarankan bahwa pemerintah harus berkoordinasi erat dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pelatihan, untuk memastikan program ini berjalan efektif.

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja

Dalam mengevaluasi kebijakan tersebut, Kenneth menyoroti peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. “Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan SDM,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengupahan yang sesuai UMP tidak cukup, pekerjaan harus diiringi pelatihan untuk meningkatkan kualitas.

Kenneth juga menekankan pentingnya memprioritaskan warga ber-KTP DKI Jakarta dalam rekrutmen program. “Pekerja yang belum memiliki pekerjaan tetap, terutama warga asli DKI, harus menjadi sasaran utama. Ini adalah cara untuk memastikan program ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. Ia berharap pemerintah dapat menyediakan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga peserta program tidak hanya diberi pekerjaan sementara, tetapi juga perlahan mampu membangun karier yang stabil.

Menurut Kenneth, keberhasilan program padat karya bergantung pada integrasi antara pelatihan, pengupahan, dan kesempatan kerja. “Jika semua elemen ini dipadukan, maka program ini akan menjadi solusi terpadu yang mampu memperkuat SDM Jakarta secara bersamaan. Tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis,” ujarnya.

Kenneth menutup wawancara dengan mengingatkan bahwa keterlibatan Disnakertransgi dan P3D sangat penting. “P3D bisa menjadi lembaga sentral yang mengkoordinasikan pengukuran kompetensi, peningkatan produktivitas, dan pemetaan kebutuhan dunia kerja. Dengan kemampuan ini, program padat karya tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga menjadi jalur menuju kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari perubahan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.