Key Strategy: Buku “Presiden Solusi” juga ungkap strategi penegakan hukum Prabowo

Strategi Penegakan Hukum Prabowo Terungkap dalam Buku ‘Presiden Solusi’

Key Strategy – Dalam buku terbaru yang berjudul ‘Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto’, Key Strategy menjadi salah satu fokus utama dalam mengungkap langkah-langkah strategis yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) M. Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi Digayuza Setiawan, dan Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra. Penerapan Key Strategy ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat keadilan dan transparansi dalam kebijakan hukum.

Struktur dan Temuan Utama Buku

Buku ini terdiri dari 108 masalah nyata yang berhasil ditangani Presiden Prabowo dalam 18 tahun pemerintahan, termasuk masalah-masalah terkait penegakan hukum. Dalam Key Strategy-nya, Presiden digambarkan sebagai pemimpin yang berfokus pada pendekatan data-driven dan sistematis untuk mengatasi berbagai pelanggaran. Analisis penyebab dan solusi yang disajikan dalam buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya-upaya reformasi hukum yang dilakukan selama masa jabatannya.

Problem Pertama: Kolusi Polisi dan Tentara dengan Pengusaha

Salah satu tantangan awal yang diidentifikasi dalam Key Strategy adalah keterlibatan anggota polisi dan tentara daerah dalam kolusi dengan pengusaha lokal untuk melindungi praktik ekonomi ilegal. Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden langsung memerintahkan penugasan personel dari provinsi berbeda untuk memastikan investigasi dan penegakan hukum berjalan adil. Strategi ini memberikan contoh efektif dalam menekan korupsi sistemik melalui penguasaan kekuasaan secara terpadu.

Problem Kedua: Korupsi BBM dalam Keluarga Presiden

Dalam Key Strategy, Presiden juga menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarga dalam pengoplosan BBM Pertamax. Buku ini menekankan bahwa Presiden memberikan perintah tegas kepada Jaksa Agung dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibayangi oleh kekuasaan pribadi. Solusi ini mencerminkan komitmen Prabowo terhadap keadilan yang universal, tanpa pengecualian.

Problem Ketiga: Kerugian Negara dan Keadilan Pemulihan

Key Strategy Presiden mengintegrasikan konsep keadilan pemulihan (restorative justice) untuk mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam buku ini, disebutkan bahwa Presiden memperkenalkan perubahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai langkah strategis untuk memastikan denda ketat dan penegakan hukum yang lebih cepat. Pendekatan ini menjadi strategi utama dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Problem Keempat: Kebun Kelapa Sawit Ilegal

Kasus konversi hutan ilegal menjadi kebun kelapa sawit menjadi salah satu isu yang dianalisis dalam Key Strategy. Buku ini menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Solusi ini ditujukan untuk menyita sekitar delapan juta hektare lahan ilegal dalam waktu lima bulan setelah penegakan hukum dimulai.

Problem Kelima: Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung

Key Strategy Presiden juga mencakup Operasi Halilintar, yang merupakan kombinasi tindakan gabungan TNI AD, AL, dan AU untuk menindak tambang timah ilegal. Operasi ini berhasil menyita 200 tambang di darat dan 800 tambang di perairan Bangka Belitung dalam waktu singkat. Solusi ini menunjukkan kecepatan respons dan koordinasi yang menjadi ciri khas strategi penegakan hukum Prabowo.

Problem Keenam: Rokok Ilegal dan Kerugian Negara

Dalam Key Strategy, Presiden mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai 40 triliun rupiah per tahun. Solusi yang diusulkan adalah penguatan Bea Cukai dengan peningkatan kapasitas pengawasan. Buku ini mencatat bahwa pada 2025, Bea Cukai berhasil menyita 1,4 miliar batang rokok ilegal sebagai hasil dari strategi pemerintahan yang terarah.

Problem Ketujuh: Kesalahan Perhitungan Kerugian PT ASDP

Problem ketujuh dalam buku ini menyoroti kesalahan perhitungan kerugian korupsi PT ASDP, yang menyebabkan eks Direktur Utama Ira Puspadewi dipenjara meskipun tidak dinyatakan bersalah. Dalam Key Strategy, Presiden memerintahkan rehabilitasi terhadap mantan direksi dan revisi mekanisme perhitungan kerugian negara. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk memperbaiki sistem akuntabilitas dan meminimalkan kesalahan interpretasi dalam proses hukum.