Topics Covered: Wamendagri tegaskan percepatan pembangunan KSPEAN Papua Selatan
Wamendagri Dorong Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
Topics Covered: Jakarta, Kamis — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprioritaskan percepatan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka menyesuaikan strategi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal, serta memastikan program KSPEAN dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ribka menekankan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Peran RTRW dalam Mendorong Pengembangan KSPEAN
Menurut Ribka, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) menjadi alat kunci untuk menggerakkan pembangunan kawasan dari segi tata ruang, regulasi, dan teknis. Dengan adanya RTRW, Kemendagri bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat mengarahkan pengembangan KSPEAN secara terpadu. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat penetapan wilayah KSPEAN Papua Selatan, yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (10/6).
Strategi Sinkronisasi untuk Meningkatkan Efektivitas
Komitmen Kemendagri untuk mendorong KSPEAN di Papua Selatan terwujud melalui persiapan dan sinkronisasi kebijakan dengan Pemda. Dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025, dokumen RTRW Papua Selatan Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai patokan utama. Dengan keberadaan dokumen ini, pembangunan kawasan diharapkan dapat memperkuat integrasi antar sektor dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
“RTRW menjadi fondasi penting agar pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak secara efektif dalam mengatur tata ruang, kebijakan, serta aspek teknis pembangunan,” ujar Ribka dalam keterangan resmi.
Ribka juga menyebutkan bahwa RTRW bukan hanya memastikan arah pembangunan tetap konsisten, tetapi juga mendorong koordinasi lintas sektor. Proyek KSPEAN, kata dia, bertujuan mempercepat ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan, yang selama ini masih membutuhkan dukungan lebih besar. Dengan mengoptimalkan regulasi dan tata ruang, pemerintah harapan dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat setempat.
Di sisi lain, Ribka menegaskan bahwa keberhasilan KSPEAN tidak hanya tergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada komunikasi yang baik dengan masyarakat. “Ketika masyarakat tidak memahami tujuan program, terkadang muncul kesalahpahaman yang menghambat pelaksanaannya,” tambahnya. Untuk mengatasi hal ini, Kemendagri berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan kepada daerah.
“Kemendagri akan terus mengawal komunikasi dengan masyarakat agar manfaat KSPEAN terasa langsung dan berkelanjutan,” ujar Ribka dalam pidatonya.
Ribka menjelaskan bahwa pendekatan sosial yang aktif sangat penting, terutama dalam melibatkan para pemilik hak ulayat. Masyarakat lokal diharapkan terlibat sejak awal dalam setiap tahapan pengembangan kawasan. Dengan demikian, proyek KSPEAN tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
Sebagai bagian dari Topics Covered, Kemendagri telah membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam beberapa tahun terakhir. Ribka menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk menghindari hambatan sebelum program KSPEAN benar-benar terwujud. Pemda diimbau untuk terus berkoordinasi agar kebijakan tidak bertumpang tindih dan saling mendukung.
KSPEAN, menurut Ribka, adalah salah satu proyek strategis nasional yang mengharuskan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Kemendagri berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan di Papua Selatan diharapkan lebih inklusif dan berkelanjutan.
