Latest Program: Pakar: Indonesia dapat menjadi penengah perdamaian antara Iran dan AS

Pakar: Indonesia Berpotensi Jadi Penengah Perdamaian AS-Iran

Latest Program – Jakarta, ANTARA — Seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi mediator dalam upaya menyelesaikan perdebatan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Rezasyah, posisi Indonesia yang diakui secara global dapat memainkan peran penting dalam memperkuat proses diplomasi antara dua pihak yang kini menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesepakatan damai.

Kebuntuan Perundingan dan Peran Israel

Rezasyah menegaskan bahwa perjanjian damai antara AS dan Iran sulit terwujud karena keduanya terus mempertahankan kebijakan masing-masing. “Kedua belah pihak enggan melepaskan pendirian awal mereka, sehingga sulit mencapai titik temu,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa aksi Israel—sebagai sekutu AS—justru memperparah situasi. Serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Gaza dan Lebanon selatan menjadi faktor penghambat dalam menciptakan kesepakatan yang seimbang.

“Kalaupun AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan, Israel tetap mampu merusaknya melalui tindakan bersenjata yang terus-menerus dilakukan di wilayah Timur Tengah,” kata Rezasyah kepada ANTARA, Kamis.

Menurut pakar tersebut, desakan AS agar Israel bersikap lebih lunak sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup. “Israel menganggap Donald Trump sebagai satu-satunya presiden AS yang dapat dipengaruhi secara psikologis, sehingga kebijakannya sangat mendukung kepentingan Israel,” tambahnya. Dengan kata lain, AS cenderung menempuh pendekatan yang berat sebelah, terutama dalam memaksa Iran mengalahkan keinginannya.

Potensi Keterlibatan PBB

Rezasyah menawarkan solusi dengan mengajukan peran Sekretaris Jenderal PBB. Ia berharap lembaga internasional tersebut dapat memberikan dukungan yang lebih signifikan, terutama melalui perekrutan pakar di bidang hukum laut dan nuklir. “PBB perlu mengambil langkah konkret untuk membantu AS dan Iran mencapai kesepakatan yang adil, terukur, dan mendapat pengakuan internasional,” ujarnya.

Menurut Rezasyah, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada niat baik pihak-pihak terlibat, tetapi juga pada dukungan dari lembaga internasional yang memiliki pengaruh global. “Dengan adanya pakar yang diutus PBB, perundingan dapat dipandu secara lebih objektif, sehingga mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan antara AS dan Iran,” jelasnya.

“Dengan demikian, kedua negara dapat merasa dihormati, sehingga lebih terbuka untuk memperhatikan aspirasi masing-masing,” lanjut Rezasyah, yang saat ini menjabat sebagai Associate Professor di President University.

Kegiatan Diplomasi Global

Sementara itu, Rezasyah menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan kepercayaan yang dimilikinya terhadap AS dan Iran. “Indonesia memiliki reputasi yang dihormati, sehingga dapat menjadi jembatan antara dua pihak yang saling bersaing,” katanya. Ia menyoroti bahwa keberhasilan upaya penengah tersebut bergantung pada kerja sama internasional yang konsisten.

Posisi Indonesia yang kini terbebas dari hubungan diplomatik resmi dengan Israel justru menjadi keuntungan dalam konteks mediasi. “Absennya hubungan diplomatik antara RI dan Tel Aviv memperkuat citra Indonesia sebagai pihak yang netral dan adil,” tambahnya. Namun, untuk memaksimalkan dampak tersebut, Rezasyah menyarankan Indonesia harus menggalang dukungan dari berbagai blok regional, seperti ASEAN, D8, OKI, Gerakan Non-Blok, BRICS, Liga Arab, MIKTA, dan lainnya.

“RI perlu membangun solidaritas global, utamanya dengan mengajak kerja sama dari berbagai organisasi internasional yang mewakili kepentingan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika,” ujarnya.

Diplomasi Jangka Panjang dan Mekanisme Baru

Sebagai langkah jangka panjang, Rezasyah menyarankan Indonesia untuk mereplikasi keberhasilan ASEAN dalam membangun kawasan perdamaian. “Indonesia dapat mengadopsi mekanisme ZOPFAN dan NWFZ sebagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas konflik di Timur Tengah,” katanya. ZOPFAN, singkatan dari Zona Perdamaian, Bebas, dan Netral, serta NWFZ, atau Kawasan Bebas Senjata Nuklir, dinilai sebagai model yang cocok untuk mendorong stabilisasi hubungan AS-Iran.

Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu memimpin proyek diplomasi yang inklusif. “Keberhasilan Indonesia dalam mengelola hubungan internasional akan menjadi dasar untuk mengajak negara-negara lain bekerja sama dalam mengatasi masalah global,” kata Rezasyah. Ia menyoroti bahwa perlu ada peningkatan kinerja dalam negeri sebagai bentuk pertanda keberhasilan.

“Indikator keberhasilan di sini adalah kemampuan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum,” ujarnya.

Rezasyah juga menanggapi kritik bahwa suara diplomatik Indonesia selama ini kurang dominan, terutama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. “Indonesia harus memperkuat basis kepercayaan internasional dengan menunjukkan keberhasilan internal, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan yang efektif,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa hal ini akan memperbesar kemungkinan Indonesia menjadi pihak yang dapat dipercaya dalam mediasi konflik besar.

Menurut Rezasyah, langkah ini bukan hanya tentang keberhasilan dalam diplomasi, tetapi juga tentang kesinambungan pengaruh Indonesia di panggung global. “Dengan menunjukkan konsistensi dalam mengelola kebijakan dalam negeri, Indonesia akan lebih mampu membangun kredibilitas di luar negeri,” katanya. Ia menegaskan bahwa kesuksesan peran Indonesia dalam mediasi AS-Iran akan menjadi bukti kuat bahwa negara ini dapat menjadi penengah yang efektif dalam berbagai isu geopolitik.

Keuntungan Strategis Indonesia

Rezasyah juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki keuntungan strategis dalam menghadapi kebuntuan antara AS dan Iran. “Posisi Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam perang Timur Tengah memungkinkan pihaknya menjaga netralitas, sehingga lebih mungkin diterima oleh kedua belah pihak,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus diimbangi dengan komitmen terhadap kepentingan nasional, agar tidak hanya sekadar jembatan, tetapi juga mitra yang diakui secara universal.