New Policy: China larang Menhan Filipina masuk wilayahnya, termasuk HK dan Makau

China Melarang Menhan Filipina Masuk Wilayahnya, Termasuk Hong Kong dan Makau

New Policy – Beijing, Pemerintah China mengumumkan larangan bagi Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., dan keluarganya untuk masuk ke wilayah negara tersebut sebagai bentuk sanksi. Tindakan ini dijelaskan sebagai respons terhadap pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak bertanggung jawab. Dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (11/6), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Teodoro adalah salah satu individu yang paling terbuka dalam menentang kebijakan China di Filipina.

“Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya,” kata Lin Jian. “Ia dianggap merusak kepentingan sah China serta menyabotase hubungan bilateral dengan negara tersebut.”

Pembatasan ini mencakup seluruh wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau. Selain itu, pemerintah juga tidak mengizinkan organisasi maupun individu di dalam negeri terlibat dalam transaksi seperti jual-beli, kerja sama, atau aktivitas lain dengan Teodoro, istrinya, maupun anaknya. Hal ini diambil sebagai bentuk tekanan untuk menghukum kebijakan yang dinilai merugikan.

Sebagai dasar keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri China mencatat bahwa Teodoro terus-menerus membuat pernyataan yang merusak citra dan kepentingan negara. “Perilaku sembrono Gilberto akan mengakibatkan konsekuensi negatif bagi kepentingan Filipina dan seluruh masyarakatnya, menurut Lin Jian,” tambahnya. “Kami melihat bagaimana ia terus-menerus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan China.”

“Retorika dan tindakannya yang beracun tidak terkait dengan upaya membela bangsa Filipina, melainkan merupakan sandiwara politik demi keuntungan pribadi,” ucap Lin Jian. “Provokasi yang tidak bertanggung jawab dari segelintir orang seperti dialah yang memperburuk perselisihan antara China dan Filipina.”

Pemerintah Filipina mengakui bahwa sanksi yang diberikan oleh China adalah hak prerogatif mereka, tetapi menilai tindakan itu sebagai “langkah tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral.” “Sanksi ini tidak mendukung pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kerja sama konstruktif,” tambah Departemen Luar Negeri Manila.

Sebagai Menteri Pertahanan yang diangkat oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023, Teodoro dianggap sebagai kritikus paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan dan isu Taiwan. Ia juga sering menyerang kebijakan Beijing, menyebut klaim China di wilayah tersebut sebagai “fiksi dan kebohongan terbesar” serta mengkritik Presiden Xi Jinping dan pendukung partai di dalam Partai Komunis China.

“Kami melihat bagaimana Gilberto terus-menerus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan China,” jelas Lin Jian. “Retorika dan tindakannya yang beracun tidak ada hubungannya dengan ‘membela bangsanya’. Hal itu murni sandiwara politik untuk keuntungan pribadi.”

Dalam wawancara sebelumnya, Teodoro menyatakan bahwa sanksi China menggarisbawahi “apa yang mereka lakukan terhadap mereka yang berbicara jujur melawan tipu daya mereka.” Pernyataannya menunjukkan bahwa ia percaya tindakan pemerintah China bertujuan untuk menghambat upaya Filipina dalam memperkuat hubungan diplomatik dan militer.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan, Teodoro memimpin kerja sama dengan Amerika Serikat, sekutu Filipina sejak lama. Beberapa tahun terakhir, ia terlibat dalam ekspansi latihan tempur tahunan dengan pasukan AS, termasuk patroli angkatan laut bersama dan simulasi di Laut China Selatan. Pernyataan ini memperlihatkan peningkatan koordinasi dengan negara-negara besar yang dianggap lebih mampu mendukung kepentingan Filipina.

Teodoro juga aktif menginisiasi kerja sama militer dengan negara-negara seperti Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru. “Upaya ini diharapkan meningkatkan pertahanan nasional Filipina dan mencegah agresi China,” kata pihaknya. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut, terutama di wilayah yang masih menjadi sengketa.

“Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita,” tambah Departemen Luar Negeri Filipina.

Lin Jian menegaskan bahwa sanksi terhadap Teodoro tidak hanya sebagai bentuk reaksi, tetapi juga untuk melindungi keamanan wilayah China. “Jika orang-orang seperti Gilberto dibiarkan terus-menerus melakukan provokasi, mereka akan merugikan kepentingan fundamental Filipina dan seluruh rakyatnya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Manila berupaya memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain, termasuk dalam bidang pertahanan. Dengan melibatkan Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru, pihak Filipina ingin menciptakan skenario alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada China. Namun, kebijakan ini dinilai oleh China sebagai bentuk provokasi yang semakin memperumit situasi.

Teodoro, yang terkenal dengan sikap tegasnya, telah menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan China. Ia sering mengkritik klaim wilayah di Laut China Selatan dan menegaskan bahwa Filipina berhak memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dalam pidato terbaru, ia menekankan bahwa sanksi yang diterima adalah bentuk penghinaan terhadap kejujuran dan keberanian negara.