Key Strategy: CIPS sarankan penguatan UMKM usai kenaikan harga Pertamax

CIPS Sarankan Langkah Kebijakan untuk Dukung UMKM Pasca Kenaikan Harga Pertamax

Key Strategy – Jakarta, Jumat – Pusat Kebijakan Indonesia (CIPS) mengusulkan pemerintah untuk merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax, dengan kebijakan yang memberikan dorongan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam sebuah keterangan tertulis, peneliti senior CIPS, Hasran, menjelaskan bahwa kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang meningkat dapat memengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Pasalnya, kebijakan harga bahan bakar ini berpotensi menyebabkan penurunan konsumsi di sektor kebutuhan pokok, sehingga mengurangi daya beli konsumen.

Konteks Peningkatan Harga BBM

Peningkatan harga Pertamax, yang merupakan BBM premium, menimbulkan dampak signifikan pada sektor-sektor yang bergantung pada transportasi. Hasran menambahkan bahwa perubahan ini tidak hanya memengaruhi pengangkutan barang, tetapi juga mengurangi kapasitas rumah tangga untuk membeli produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari. Dampaknya, masyarakat kemungkinan besar akan menunda belanja atau memilih alternatif yang lebih murah.

“Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Menurut Hasran, kenaikan harga BBM juga berdampak pada konsumsi non-primer. Contohnya, aktivitas seperti makan di luar rumah, membeli makanan siap saji, hiburan, rekreasi, dan produk gaya hidup mungkin akan berkurang. Hal ini menyebabkan tekanan ekstra pada bisnis-bisnis yang menyediakan layanan tersebut, terutama UMKM yang memiliki modal operasional terbatas.

Teori Penguatan UMKM dalam Kondisi Ekonomi Tidak Stabil

Kenaikan biaya produksi menjadi tantangan lain yang dihadapi UMKM. Pasalnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) telah meningkatkan harga berbagai bahan baku impor. Hasran menyoroti bahwa bahan-bahan seperti kedelai, gandum, dan gula—yang sering digunakan oleh pelaku usaha—kini lebih mahal. Hal ini membuat pengeluaran produksi UMKM semakin tekan.

“Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat,” katanya.

Dalam konteks ini, CIPS menekankan perlunya respons kebijakan yang holistik untuk menjaga daya tahan UMKM. Kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah menciptakan dua tekanan yang saling berhubungan. Kebutuhan konsumen menurun, sementara biaya produksi meningkat. Kondisi ini bisa mengganggu pertumbuhan UMKM jika tidak dikelola dengan baik.

Rekomendasi Kebijakan Jangka Pendek

Mengenai tindakan jangka pendek, CIPS menyarankan pemerintah fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Hasran menjelaskan bahwa langkah-langkah seperti pengaturan anggaran pemerintah, pemberian subsidi bagi sektor strategis, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah bisa membantu mengurangi tekanan dari sisi harga. Ia menambahkan bahwa instrumen-instrumen seperti instrumen moneter atau fiskal harus dioptimalkan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai contoh, penurunan suku bunga kredit usaha bisa memudahkan akses UMKM ke dana pinjaman. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau penghematan biaya operasional untuk usaha yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM. Hal ini dilakukan guna memastikan UMKM tetap beroperasi sebagaimana mestinya meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Strategi Jangka Panjang untuk Ketenagakerjaan UMKM

Untuk jangka panjang, CIPS menyarankan pemerintah melakukan reformasi struktural untuk mengurangi beban biaya ekonomi yang masih membebani UMKM. Langkah-langkah ini mencakup pengurangan hambatan non-tarif (NTM), tinjauan ulang tarif impor bahan baku, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, penguatan infrastruktur logistik, serta peningkatan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

Hasran menekankan bahwa keberlanjutan UMKM sangat bergantung pada kemampuan mereka memperoleh bahan baku secara efisien dan menjalankan operasional dengan biaya kompetitif. Oleh karena itu, reformasi yang lebih luas diperlukan, termasuk pemberdayaan UMKM melalui pendidikan, akses teknologi, dan pelatihan manajemen. Ia menambahkan bahwa tindakan ini bisa membuka peluang ekspor, memperkuat daya saing, dan mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.

Dalam wawancara dengan Antara, Hasran menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax adalah fenomena yang tidak bisa dihindari dalam konteks globalisasi. Namun, tugas pemerintah adalah mengelola dampaknya secara optimal. Ia menyarankan bahwa kebijakan harus mencakup pengaturan harga yang lebih terjangkau untuk UMKM, serta pendekatan yang memperhatikan keberagaman sektor usaha.

Proses Reformasi yang Berkelanjutan

Reformasi jangka panjang yang disarankan CIPS melibatkan perubahan dalam sistem perdagangan nasional. Hasran menjelaskan bahwa pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tarif impor, khususnya untuk bahan baku yang masih menimbulkan beban ekstra. Dengan menurunkan tarif atau memberikan insentif, biaya produksi UMKM dapat dikurangi secara signifikan.

Proses digitalisasi juga menjadi fokus utama. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis, UMKM bisa mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas pasar. Selain itu, trans