New Policy: Poin-poin utama nota kesepahaman AS-Iran menuju perdamaian

Poin-poin Utama Nota Kesepahaman AS-Iran Menuju Perdamaian

New Policy – Istanbul, Senin — Media Iran melaporkan rincian draf perjanjian yang berisi 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat, yang diharapkan menjadi dasar untuk mengakhiri konflik dan menuju kesepakatan berkelanjutan. Kantor berita semi-resmi Mehr menyatakan bahwa naskah tersebut memuat usulan penghentian perang secara permanen di seluruh front, termasuk wilayah Lebanon. Selain itu, draf ini juga menyoroti pencabutan blokade militer AS terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta periode negosiasi selama 60 hari yang mencakup isu-isu kritis seperti masalah nuklir dan penangguhan sanksi. Draf ini muncul setelah Iran menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah final dan akan ditandatangani secara resmi pada Jumat di Jenewa. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah selesai dan mencakup rencana pembukaan kembali Selat Hormuz serta “pencabutan segera” blokade angkatan laut AS.

Akhir Perang dan Komitmen AS

Draf perjanjian menegaskan bahwa kedua pihak sepakat menghentikan perang secara permanen di semua front, termasuk wilayah Lebanon yang menjadi pusat konflik antara pihak-pihak berselisih. Mehr menegaskan bahwa negara-negara lain yang terlibat dalam perang harus berhenti menyerang Iran secara terus-menerus. Selain itu, draf ini juga meminta AS untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan internal Iran, serta menghormati kedaulatan Republik Islam. Draf tersebut menyatakan bahwa AS harus menarik pasukan dari sekitar Iran dan menghindari pengerahan pasukan tambahan atau penerapan sanksi baru selama masa negosiasi 60 hari.

“Penghentian perang harus terjadi segera dan permanen, serta AS diwajibkan untuk tidak mengganggu urusan internal Iran,” ujar Mehr dalam laporannya.

Pembukaan Kembali Selat Hormuz dan Pencabutan Blokade

Draf perjanjian menetapkan bahwa blokade militer AS terhadap Iran akan dicabut dalam waktu 30 hari. Selain itu, Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam tenggang waktu yang sama, dengan pengelolaan sepenuhnya di tangan Iran. Mehr menjelaskan bahwa draf ini juga mencakup mekanisme pemantauan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian. Mekanisme ini akan memastikan bahwa semua ketentuan kesepahaman terpenuhi, termasuk pembukaan jalan laut dan kebebasan Iran dalam mengatur sumber daya strategis di wilayah tersebut.

“Draf perjanjian menetapkan bahwa Selat Hormuz harus dibuka dalam 30 hari dan dikelola oleh Iran, dengan AS bertindak sebagai penjamin untuk keberlanjutan kebijakan tersebut,” tambah Mehr.

Pencabutan Sanksi dan Aset Bebekuan

Draf perjanjian menekankan penangguhan sanksi terhadap penjualan produk Iran, seperti minyak, produk petrokimia, dan turunannya. Hal ini memberikan Iran akses penuh ke proses keuangannya selama masa negosiasi. Selain itu, draf ini juga menyerukan pelepasan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS (Rp427 triliun) dalam waktu 60 hari. Setengah dari jumlah tersebut akan tersedia untuk Iran sebelum negosiasi akhir dimulai, menurut laporan Mehr. Draf juga menyebutkan bahwa kesepakatan akhir akan mencakup pencabutan penuh sanksi primer dan sekunder AS, serta penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional yang berkaitan dengan Iran.

“Selama masa negosiasi 60 hari, Iran akan menerima penangguhan sanksi sebesar 24 miliar dolar AS, yang merupakan jaminan untuk kestabilan ekonomi,” kata Mehr.

Perundingan Nuklir, Batas Terakhir Iran

Periode negosiasi yang ditetapkan dalam draf ini fokus pada isu-isu nuklir, khususnya komitmen Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir sesuai Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Iran akan menegaskan kembali kepatuhan terhadap NPT, yang menjamin bahwa negara tersebut tidak akan mengembangkan senjata nuklir selama masa berlaku perjanjian. Mehr menyatakan bahwa negosiasi akhir hanya akan melibatkan pertukaran aset, kegiatan pengayaan uranium, dan rekonstruksi ekonomi Iran. Draf ini juga mengatur bahwa program rudal Iran dan dukungan terhadap kelompok perlawanan “secara definitif” tidak termasuk dalam agenda negosiasi akhir.

“Iran berkomitmen untuk tidak memproduksi senjata nuklir selama masa perjanjian, yang merupakan langkah penting menuju kepercayaan antara kedua pihak,” tulis Mehr.

Rencana Rekonstruksi, Kesepakatan Akhir

Draf perjanjian menetapkan rencana rekonstruksi yang diharapkan sebesar 300 miliar dolar AS (Rp5.318 triliun). Rekonstruksi ini bertujuan memperbaiki kerusakan akibat perang dan meningkatkan kapasitas ekonomi Iran. Selain itu, kesepakatan akhir harus disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Mehr menambahkan bahwa negosiasi akhir tidak akan dimulai sebelum setengah dari aset Iran yang dibekukan dilepaskan, sanksi terhadap minyak Iran ditangguhkan, serta blokade militer AS dicabut. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar untuk pembangunan kembali Iran secara berkelanjutan.

“Rencana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS adalah komitmen kuat AS untuk membantu pemulihan ekonomi Iran setelah perang berakhir,” kata Mehr.

Perubahan Menit-Menit Terakhir

Secara terpisah, Kantor Berita Tasnim mengutip sumber yang mengenal detail perjanjian menyatakan bahwa sejumlah perubahan dilakukan pada menit-menit terakhir negosiasi. Perubahan ini termasuk ketentuan tentang administrasi Selat Hormuz, yang diatur agar menjadi kawasan bebas dari tekanan AS. Sumber tersebut juga menambahkan bahwa jaminan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon ditambahkan secara mendadak, yang berdampak pada keputusan Iran untuk tidak meluncurkan balasan terhadap serangan Israel di kawasan pinggiran selatan Beirut. Tasnim mengatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut memperkuat kepercayaan Iran terhadap kesepakatan dan mengurangi risiko konflik yang