Special Plan: Purbaya sebut pertumbuhan ekonomi RI lampaui rata-rata negara G20

Pertumbuhan Ekonomi RI Ungguli Rata-Rata Negara G20 dan ASEAN

Special Plan – Dalam pidatonya di Nankai University, Tianjin, China, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada kuartal pertama 2026. Angka 5,61 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara tahunan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 serta kawasan ASEAN. Capaian ini diperkuat oleh kebijakan yang stabil dalam pengendalian harga, seiring inflasi Indonesia berada di level 3,08 persen per Mei 2026.

Ketahanan Ekonomi di Tengah Perubahan Global

Purbaya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tidak hanya mencerminkan kinerja positif, tetapi juga menunjukkan ketahanan kebijakan yang memadai. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, negara ini tetap mampu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Menurutnya, peningkatan ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan eksternal dengan baik.

“Indonesia terus menunjukkan kekuatan dalam pertumbuhan PDB, mencapai 5,61 persen yoy, yang lebih tinggi dari rata-rata negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, kita juga menjaga inflasi di level yang terkendali, hanya 3,08 persen untuk bulan Mei 2026,” ujar Purbaya.

Analisis Ketahanan Energi dan Fiskal

Ketahanan ekonomi Indonesia terutama diperkuat oleh strategi pengelolaan fiskal yang ketat. Defisit anggaran tetap dipertahankan di bawah 3 persen dari PDB, memberikan ruang untuk menghadapi gejolak eksternal. Dengan kondisi ini, APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko, termasuk dalam menghadapi gangguan energi global.

Dalam laporan analisis yang disampaikannya, Purbaya menyoroti kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah ketidakpastian energi internasional. Negara ini masuk ke dalam kategori dengan eksposur terhadap fluktuasi harga energi yang rendah. Skor ketahanan energi mencapai 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang sebesar 76 persen. Keunggulan ini didasari oleh kebijakan pengelolaan sumber daya yang terencana dan penggunaan cadangan bahan bakar yang optimal.

Pertumbuhan Eksternal dan Kebijakan Keterbukaan

Dari sisi ekspor-impor, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa negara mencapai 144,9 miliar dolar AS, setara dengan 5,6 bulan impor. Faktor ini memastikan negara mampu memenuhi kewajiban utang luar negeri dan memperkuat daya beli masyarakat. Pertumbuhan eksternal ini juga menjadi bukti bahwa keterbukaan ekonomi Indonesia terus berjalan stabil, seiring hubungan dagang yang ditingkatkan dengan berbagai negara.

Ketenagakerjaan dan Pengurangan Kemiskinan

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja terbukti efektif, dengan peningkatan sebanyak 1,9 juta posisi baru pada 2026. Hal ini mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen, menunjukkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Di sisi lain, program perlindungan sosial berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Purbaya menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan ini didukung oleh kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengakselerasi perekonomian kerakyatan serta pembangunan pedesaan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Strategi Pembangunan Jangka Panjang

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah sedang mengimplementasikan 8 klaster program prioritas nasional. Tujuan utamanya adalah menerjemahkan strategi pembangunan menjadi hasil nyata yang berkelanjutan. Klaster tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional, seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana juga menjadi fokus utama.

Purbaya menambahkan bahwa program ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi di tingkat makro, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan seperti hilirisasi, industrialisasi, dan percepatan transformasi struktural diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor kunci. Selain itu, kolaborasi dalam bidang pertahanan dan keamanan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta digitalisasi menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pembangunan.

Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kemajuan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 menunjukkan transparansi dalam kebijakan fiskal, keberhasilan perekonomian domestik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy serta kredit perbankan yang naik 11,5 persen yoy menjadi bukti bahwa sirkulasi dana dan akses permodalan terus membaik. Indikator ini membantu mendorong investasi dan konsumsi masyarakat.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen juga menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pencapaian ini, Indonesia berhasil menciptakan momentum yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Penekanan pada perekonomian kerakyatan dan ketahanan bencana menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas perekonomian. Program-program yang dijalankan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan kesetaraan akses. Dengan kelompok prioritas seperti ekonomi digital, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta diplomasi ekonomi yang strategis, Indonesia diharapkan mampu menjadi contoh keber