KPK panggil Dirut KAI Properti jadi saksi kasus korupsi DJKA
KPK panggil Dirut KAI Properti jadi saksi kasus korupsi DJKA
KPK panggil Dirut KAI Properti jadi – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengatur jadwal pemeriksaan untuk Mohammad Ramdany, yang saat ini menjabat Direktur Utama PT KA Properti Manajemen, dalam rangka penyelidikan dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Pemeriksaan ini akan dijalani Ramdany di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dijelaskan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Jumat.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan atas nama RAM selaku Direktur Utama PT KA Properti Manajemen,” ujar Budi Prasetyo.
Kasus korupsi ini awalnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Tempat tersebut kini berubah nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dalam penyelidikan, KPK mengungkap adanya praktik korupsi yang mencakup beberapa proyek besar, termasuk jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, serta pembangunan jalur di Makassar.
Detektif Korupsi
Sejak pengungkapan kasus, KPK telah mengembangkan investigasi lebih lanjut dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka pada awal penyelidikan. Namun, jumlah tersangka terus meningkat hingga mencapai 21 orang per 20 Januari 2026. Dua di antara mereka adalah anggota Komisi V DPR RI, Sudewo, yang terlibat dalam skandal ini selama masa jabatannya 2019 hingga 2024.
Penyelidikan menunjukkan adanya kecurangan dalam proses pengadaan, dimulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. KPK menduga ada upaya untuk mengatur hasil lelang proyek agar sesuai dengan kepentingan tertentu, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dana. Proyek yang diselidiki meliputi empat konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan dan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Proyek yang Diselidiki
KPK menyebutkan bahwa selain proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, juga terlibat pembangunan jalur kereta api di Makassar dan beberapa proyek lain. Proyek-proyek tersebut menyebar ke berbagai wilayah, termasuk daerah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam investigasi, dua perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, menunjukkan bahwa korupsi ini melibatkan entitas bisnis serta pihak pemerintah.
Kasus ini menyoroti keseriusan KPK dalam menegakkan hukum di sektor transportasi. Pemeriksaan Ramdany sebagai saksi diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang alur pengadaan dan pengawasan proyek kereta api. Selain itu, KPK juga sedang memeriksa keterlibatan para pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Penyelidikan yang Berkelanjutan
Dalam waktu lima bulan setelah OTT, KPK telah mengembangkan kasus menjadi lebih luas. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek jalur kereta api bukanlah hal baru, melainkan menjadi fenomena yang berkelanjutan. Ramdany, yang juga terlibat dalam pengelolaan proyek kereta api, dianggap menjadi saksi kunci karena perannya dalam proses pengambilan keputusan.
KPK menyatakan bahwa adanya pengaturan pemenang lelang melalui rekayasa proses pengadaan menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak untuk memperoleh keuntungan finansial. Kesepakatan ini diduga dilakukan untuk menghindari persaingan sehat dalam pengadaan proyek, yang akhirnya memungkinkan pihak tertentu mengambil keuntungan besar. Penyelidikan terus berjalan, dan KPK menargetkan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan bukti-bukti tambahan yang mendukung dugaan tersebut.
Dalam menjalankan tugasnya, KPK tetap mempertahankan konsistensi dalam menyelidiki berbagai aspek dugaan korupsi. Para tersangka yang telah ditahan dikenai tuduhan karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menetapkan kontraktor proyek. Pemanggilan Ramdany sebagai saksi diharapkan dapat membantu memperjelas proses pengadaan dan kerangka kerja korupsi yang terjadi.
Proyek kereta api yang diselidiki KPK juga menunjukkan dampak dari korupsi pada infrastruktur transportasi nasional. Dengan adanya pengaturan pemenang lelang, proyek-proyek tersebut mungkin mengalami keterlambatan atau peningkatan biaya yang signifikan. Penyelidikan ini menjadi contoh nyata bagaimana KPK berupaya mengungkap kejahatan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.
