Facing Challenges: Prabowo pangkas 1.000 BUMN jadi 250, ingin efisien dan transparan

Prabowo Subianto Targetkan Pengurangan BUMN dari 1.000 ke 250 untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

Facing Challenges – Dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk mengurangi jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara signifikan. Ia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyusun ulang struktur BUMN agar lebih rasional dan efisien. Prabowo menekankan bahwa langkah ini diharapkan membuktikan komitmen dalam mengubah cara kerja perusahaan negara.

“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan pembersihan dan penertiban terhadap BUMN. Dari total sekitar 1.000 perusahaan, lebih dari 200 telah ditutup. Ia menyebut bahwa jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 perusahaan akan dihapus dalam rangka mereformasi sektor perusahaan milik negara.

“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.

Prabowo menyoroti bahwa keberadaan BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan beban organisasi yang besar, mulai dari direksi hingga komisaris di setiap perusahaan. Ia berpendapat bahwa banyak perusahaan tidak mampu memberikan keuntungan, sehingga kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan negara.

“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Prabowo.

Pemangkasan BUMN, menurut Prabowo, adalah langkah strategis untuk menekan biaya operasional dan memastikan penggunaan dana yang optimal. Ia berharap dengan mengurangi jumlah perusahaan, BUMN bisa lebih fokus pada kegiatan inti yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap BUMN memiliki peran yang jelas dan transparan dalam ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membahas usulan akademisi untuk mengalokasikan sebagian laba perusahaan BUMN ke riset dan inovasi. Ia mengakui bahwa rencana ini memiliki nilai positif, tetapi menekankan perlunya kondisi perusahaan yang stabil dalam menghasilkan laba. “Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujarnya.

Kebutuhan Reformasi BUMN untuk Mendukung Perekonomian Rakyat

Prabowo berargumen bahwa keberadaan BUMN yang terlalu banyak menghambat efisiensi dan memperbesar kesenjangan antara keuntungan dan biaya. Ia menyebut bahwa biaya operasional yang tinggi, terutama dari struktur manajemen, sering kali tidak berimbang dengan kontribusi yang diberikan kepada rakyat. “Dengan mengurangi jumlah BUMN, kita bisa menekan biaya administrasi dan fokus pada operasional yang produktif,” tambahnya.

Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya membantu mewujudkan transparansi, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. Prabowo berharap bahwa dengan pengurangan tersebut, BUMN bisa menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan perekonomian rakyat dan mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah. “Kita ingin BUMN tidak hanya eksis, tetapi juga berkembang secara dinamis untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Strategi untuk Mencapai Tujuan Reformasi BUMN

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penataan BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada perusahaan yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Ia menekankan bahwa proses ini harus diselesaikan dalam waktu dua tahun, sehingga masyarakat bisa melihat perubahan nyata dalam operasional dan keberhasilan BUMN. “Proses ini perlu dilakukan dengan cepat, agar kita bisa menilai efektivitasnya secara berkala,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN juga akan memudahkan pengawasan oleh publik. Ia mengatakan bahwa dengan jumlah yang lebih sedikit, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional akan lebih mudah diukur. “Jumlah BUMN yang berkurang akan memungkinkan kita melacak setiap langkah pengelolaan dana dengan lebih akurat,” tambahnya.

Di sisi lain, Prabowo meminta perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan. Ia menilai bahwa BUMN yang efisien harus mampu menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan dan kepentingan masyarakat. “BUMN yang tidak mampu menghasilkan laba tidak bisa disebut efisien. Kita harus memastikan setiap perusahaan memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujarnya.

Perspektif Publik dan Tanggung Jawab Pemerintah

Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan BUMN adalah respons terhadap kebutuhan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya. Ia menilai bahwa banyak BUMN saat ini beroperasi hanya untuk memenuhi target politik, tanpa fokus pada pencapaian ekonomi. “BUMN harus bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik,” kata Prabowo.

Menurutnya, reformasi ini juga sejalan dengan visi pembangunan yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo berharap bahwa dengan mengurangi jumlah BUMN, perusahaan-perusahaan negara bisa lebih berorientasi pada keuntungan dan kontribusi nyata. “Kita ingin BUMN menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa penataan BUMN akan diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga independen. Ia berharap langkah ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN. “Dengan transparansi dan efisiensi, BUMN bisa menjadi mitra yang baik dalam menggerakkan perekonomian,” tutupnya.