Key Discussion: APEKSI rumuskan 10 rekomendasi penguatan pemerintah kota

APEKSI Rumuskan 10 Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Pemerintahan Kota

Key Discussion – Kota Medan menjadi tempat penyelenggaraan Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung selama 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Acara ini menghasilkan sepuluh rekomendasi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kota, menjadikan kota-kota lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut muncul dari konsolidasi diskusi dan forum yang diadakan selama rakernas. “Masalah yang dihadapi pemerintah kota kini tidak hanya bersifat teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan komitmen politik agar rekomendasi dari daerah bisa menjadi kebijakan konkret,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat. Penekanan pada kolaborasi dan keputusan strategis ini menjadi fokus utama agenda tahunan APEKSI.

Rekomendasi Utama yang Dibahas

Kesepuluh rekomendasi yang dirumuskan meliputi peningkatan kapasitas keuangan daerah dan perbaikan mekanisme keuangan pusat-desa; reformasi kebijakan pegawai negeri sipil (ASN) dan pengelolaan pembayaran belanja daerah; penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di tingkat lokal; percepatan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan konektivitas wilayah; transformasi tata kelola pemerintahan dan penerapan layanan publik digital; pengembangan ketahanan lingkungan hidup serta tata kota berkelanjutan; dan peningkatan ekonomi lokal melalui kebijakan inklusif. Rekomendasi lainnya mencakup penguatan pengelolaan tata ruang, kerja sama antar daerah, serta pembangunan kewilayahan. Selain itu, APEKSI juga menyoroti pentingnya advokasi hukum dan kepastian regulasi, serta melibatkan generasi muda dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan.

“Praktik terbaik terletak pada pengalaman teman-teman sejawat. Kami di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuda dan Direktorat Jenderal Otda bisa mendapatkan data dan solusi dari APEKSI, yang menunjukkan optimisme terhadap kemampuan kota-kota sebagai transformator dan survivor,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat membuka Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Bima, rakernas ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan wadah strategis untuk mempererat kebersamaan antar kepala daerah. Ia menekankan bahwa forum ini memungkinkan kota-kota saling belajar, berbagi pengalaman, serta menyusun solusi kolaboratif menghadapi tantangan pembangunan. “Dalam situasi keterbatasan anggaran daerah, dinamika geopolitik, dan tekanan ekonomi nasional, kolaborasi antar daerah menjadi kunci keberhasilan,” imbuhnya.

Konteks dan Tema Rakernas

Pertemuan ini diusung dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat,” yang mencerminkan upaya membangun kota-kota mampu menghadapi perubahan. Alwis menjelaskan bahwa pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam mengatasi berbagai tantangan, sehingga masukan dari rakernas diharapkan bisa mengisi kebijakan nasional. “Setiap kota punya strategi unik, dan kekuatan itu bisa dijadikan fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Dalam pembahasan, APEKSI memfokuskan pada tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi, kemampuan adaptasi terhadap krisis, dan penguatan kapasitas fiskal. Rekomendasi yang diusulkan menggambarkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, isu tata ruang dan regulasi hukum menjadi sorotan, karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Transformasi Digital dan Pelayanan Publik

Transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi elemen penting dalam rekomendasi. Alwis menyoroti bahwa kota-kota yang inovatif menggunakan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan memperluas akses layanan. “Kota-kota yang memiliki kemampuan teknologi tinggi mampu meningkatkan PAD melalui sistem pembayaran digital, kolaborasi yang intens, dan kepemimpinan lokal yang aktif,” tambahnya.

Rekomendasi juga menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam setiap tahap pembangunan. “Partisipasi pemuda akan menjamin bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan generasi penerus,” kata Alwis. Ia menambahkan bahwa rakernas memberikan ruang bagi para pemimpin daerah untuk mengeksplorasi inovasi dan merancang arah pembangunan yang lebih inklusif.

Kegiatan Pendukung dan Kolaborasi Daerah

Rakernas XVIII APEKSI di Medan tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga menyediakan platform untuk berbagai aktivitas kolaboratif. Kegiatan seperti Youth City Changers, Forum Kepala Bappeda, dan Indonesia City Expo menambah dinamika diskusi. Bima Arya menggarisbawahi bahwa inisiatif-inisiatif yang dilakukan kota-kota selama rakernas menunjukkan pergeseran paradigma dari pemikiran individu ke sistem yang lebih luas. “Kota-kota ini menjadi contoh bagaimana inovasi lokal bisa menyelesaikan masalah besar,” katanya.

Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan perkotaan. Bima berharap hasil rakernas bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kota-kota yang tangguh. “Dengan rekomendasi ini, kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik melalui kolaborasi dan inovasi bersama,” tegasnya.

Kota-kota yang diundang ke Medan menyatakan bahwa rakernas ini menjadi refleksi dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat tata kelola, pembangunan ekonomi, dan transformasi digital, kota-kota diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan yang sehat. Rekomendasi juga memperkuat komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan melalui penerapan tata kota yang lebih baik.

Dalam konteks yang lebih luas, APEKSI memandang bahwa tangguhnya sebuah kota tidak hanya diukur dari kemampuan menghadapi benc