Key Discussion: RI dorong kerja sama regional hadapi krisis iklim di Forum ESCAP
Key Discussion: Indonesia Dorong Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim di ESCAP
Key Discussion menjadi tema utama Sidang ke-9 Komite Lingkungan dan Pembangunan (CED9) yang dihelat di Bangkok, Thailand. Indonesia aktif memimpin upaya kerja sama regional dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dengan mengajak negara-negara anggota ESKAP (Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik) untuk mengambil langkah bersama. Forum ini dihadiri oleh 52 negara, termasuk Bangladesh, Fiji, Maldives, Nepal, Solomon Islands, Tailan, Jepang, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, dan Indonesia. Kehadiran 11 menteri serta wakil menteri menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Peran Indonesia dalam Meningkatkan Kerja Sama Regional
Dalam Key Discussion, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memimpin delegasi Indonesia. Ia menekankan bahwa keberhasilan mengatasi krisis iklim memerlukan pendekatan terpadu antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. “Kerja sama regional menjadi kunci dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang resilien dan berkelanjutan,” jelas Diaz dalam pernyataan resmi, Sabtu, 2 Juli 2026. Ia juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan isu lingkungan dengan kebijakan pembangunan, seperti restorasi mangrove dan lahan gambut, yang bisa menjadi fondasi kuat untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Strategi Ekonomi Biru dan Pendanaan Karbon Biru
Indonesia mengusulkan inisiatif ekonomi biru sebagai bagian dari Key Discussion, dengan menekankan potensi sumber daya laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi ekosistem pesisir. Delegasi menyampaikan pengalaman dalam pendanaan karbon biru (blue carbon finance), yang dianggap sebagai alat efektif untuk menciptakan nilai ekonomi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. “Key Discussion ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan bisa diintegrasikan dengan manfaat ekonomi, baik untuk sektor swasta maupun masyarakat lokal,” tambah perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam sesi presentasi.
Dalam Key Discussion, KKP juga menjelaskan bagaimana pendanaan karbon biru bisa diterapkan sebagai instrumen penting dalam aksi iklim. Isu ini terkait erat dengan upaya memulihkan ekosistem hutan bakau dan lahan basah, yang berperan krusial dalam menyerap karbon dioksida. “Kita menegaskan bahwa solusi iklim harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat adat yang mengelola sumber daya alam secara tradisional,” kata delegasi Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen kuat negara ini dalam menggabungkan kebijakan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Agenda Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Sidang CED9 membahas beberapa isu utama yang menjadi fokus Key Discussion, termasuk peningkatan kualitas udara, pengelolaan air secara bijak, dan kebijakan yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Delegasi Indonesia menegaskan bahwa isu krisis iklim tidak hanya menjadi kepentingan lingkungan, tetapi juga pendorong pengembangan industri dan masyarakat. “Key Discussion ini menjadi ajang untuk membangun konsensus bersama, karena perubahan iklim memerlukan tindakan kolektif yang tidak terbatas pada satu negara,” tegas Diaz dalam sesi diskusi.
Komitmen Indonesia dalam Key Discussion juga mencakup upaya memperkuat kerja sama regional melalui pendanaan dan pemantauan proyek lingkungan. Dalam diskusi, negara-negara peserta diharapkan mengadopsi strategi nasional yang selaras dengan tujuan bersama Asia Pasifik. “Pendekatan yang terpadu akan memastikan keberhasilan aksi iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata delegasi. Hal ini menegaskan bahwa krisis iklim adalah isu yang memerlukan kolaborasi lintas sektor dan negara.
Dokumen Utama dan Rekomendasi untuk Masa Depan
Sidang CED9 mengadopsi dua dokumen penting, yaitu Ministerial Declaration dan Regional Programme of Action. Dokumen ini menjadi hasil dari Key Discussion yang diharapkan mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat komitmen kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. “Key Discussion ini membuka peluang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk menciptakan kebijakan yang lebih terpadu dan berorientasi pada masa depan yang hijau,” jelas Diaz dalam penjelasan terpisah. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi implementasi kebijakan lingkungan yang lebih sistematis.
Key Discussion di ESCAP juga menjadi ajang untuk berbagi praktik terbaik, seperti penggunaan teknologi hijau atau inisiatif komunitas. Delegasi Indonesia menegaskan bahwa kawasan ini bisa menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan perekonomian. “Kerja sama regional bukan hanya tentang persetujuan, tetapi juga tindakan nyata yang berkelanjutan,” pungkas Diaz. Hal ini menegaskan bahwa aksi iklim harus dijalankan secara kolektif untuk menghadapi tantangan global yang semakin mengancam.
