New Policy: Diskum Batam perluas legalitas bagi 200 usaha mikro di wilayah pesisir
New Policy: Diskum Batam Perluas Legalitas untuk 200 UMKM di Wilayah Pesisir
Latar Belakang Program
New Policy – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Batam tengah menerapkan New Policy yang bertujuan memberikan kemudahan dan dukungan bagi 200 usaha mikro di wilayah pesisir. Program PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Goes to Pesisir, yang merupakan bagian dari New Policy, dirancang untuk meningkatkan akses perizinan serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan. Inisiatif ini memperkenalkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring, serta memberikan bimbingan teknis untuk pengembangan usaha, dengan harapan meningkatkan daya saing mereka.
“Kami membina 50 pelaku usaha di setiap pulau. Di Pulau Terong ada 50 pelaku usaha dan di Pulau Kasu juga 50 pelaku usaha,” ujar Salim, Kepala Diskum Batam, saat dihubungi di Batam, Sabtu.
Langkah-Langkah dalam Implementasi New Policy
Sebagai bagian dari New Policy, Diskum Batam mengadopsi pendekatan berbasis digital untuk mempercepat proses perizinan. Selain itu, pihaknya juga menggandeng berbagai lembaga keuangan dan pihak terkait untuk memberikan pendampingan intensif. Salim menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi yang lebih rapi antara tim Diskum dan masyarakat setempat. “Pendekatan ini memastikan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di daerah terpencil,” tambahnya.
Adapun New Policy juga mencakup pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan dan edukasi teknis. Tim PLUT melakukan sosialisasi terkait penggunaan teknologi untuk pengurusan NIB, sekaligus memberikan bantuan perangkat seperti modem internet agar meminimalkan hambatan. “Keterbatasan pemahaman digital menjadi tantangan utama, sehingga pendampingan intensif dibutuhkan,” jelas Salim. Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses layanan antara wilayah pesisir dan perkotaan.
Kolaborasi untuk Mendukung New Policy
Salah satu aspek penting dalam New Policy adalah kolaborasi dengan institusi keuangan. Contohnya, Diskum Batam bekerja sama dengan BRK Syariah dan Bank BTN untuk menyediakan pembiayaan dengan subsidi bunga hingga Rp20 juta. Layanan ini bertujuan membantu pelaku usaha mikro mengatasi keterbatasan modal, serta memperkuat kemandirian mereka dalam mengembangkan bisnis.
Salim menjelaskan bahwa New Policy saat ini sedang digencarkan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi ke masyarakat. “Program ini memberikan solusi finansial dan mendukung ekspansi usaha secara lebih efisien,” ujarnya. Dengan New Policy, Diskum Batam berharap mengakselerasi pertumbuhan UMKM di wilayah pesisir, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi.
Manfaat dan Harapan New Policy
Manfaat New Policy mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro secara holistik. Dengan memperluas legalitas usaha, para pengusaha mendapatkan akses layanan yang lebih merata, baik dalam hal perizinan maupun pemberdayaan. “Kami ingin UMKM di pulau-pulau penyangga bisa naik kelas, lebih mandiri, dan memiliki daya tahan terhadap tantangan pasar,” kata Salim. New Policy juga diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis di daerah terpencil.
Salim menekankan bahwa New Policy ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi tetapi juga membuka peluang ekspansi usaha. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, pelaku usaha mikro di wilayah pesisir dapat bersaing lebih baik di tingkat nasional. “New Policy membuka ruang bagi pengusaha lokal untuk mengakses sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau,” tambahnya. Harapan ini menjadi penopang utama dalam upaya pemerintah membangun ekonomi inklusif.
Tantangan dan Solusi New Policy
Implementasi New Policy menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses internet di pulau-pulau penyangga. Kendala ini sempat menghambat proses pengurusan NIB secara daring. Untuk mengatasi hal ini, tim PLUT menyiapkan perangkat tambahan dan mempercepat penyebaran informasi. “Kita memperbaiki sistem dengan menyediakan modem internet dan mengoptimalkan penggunaan teknologi,” jelas Salim. Pemecahan masalah ini menjadi bagian penting dari New Policy dalam memastikan keberlanjutan program.
Kesiapan dan Tujuan New Policy
Salim mengatakan bahwa New Policy telah menyasar sekitar 200 pelaku usaha mikro dalam dua bulan pertama. “Kami fokus pada peningkatan kualitas usaha mikro di wilayah pesisir,” tambahnya. Tujuan utama dari New Policy adalah meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam perekonomian lokal, sekaligus memastikan layanan perizinan yang lebih efektif dan transparan. Dengan langkah ini, Diskum Batam berupaya mengurangi kesenjangan akses antara usaha mikro di daerah terpencil dan kota.
