ASDP tegaskan dukung layanan perintis demi konektivitas wilayah 3TP
ASDP Komitmen Penuh Terhadap Layanan Perintis di Wilayah 3TP
Indocrowdfunding.com – Kesiapan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam mendukung program layanan penyeberangan perintis telah ditegaskan secara resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) tetap terjaga dengan baik. Selain itu, mobilitas masyarakat serta distribusi logistik nasional juga akan lebih lancar berkat inisiatif tersebut.
Dalam keterangan resminya yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin, Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun berjalan. Menurutnya, layanan perintis memiliki peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar menghubungkan antar pulau.
“Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Heru.
Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi
Komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas masyarakat di wilayah 3TP kembali mendapat penegasan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria. BUMN penyelenggara transportasi perintis, termasuk ASDP, juga turut hadir dalam pertemuan penting ini.
Tema utama yang dibahas adalah keberlanjutan layanan angkutan perintis pada semester II Tahun 2026. Seiring dengan keterbatasan alokasi subsidi yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun, pemerintah bergerak cepat mencari berbagai solusi. Tujuannya jelas, yaitu agar layanan transportasi yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah kepulauan tetap berjalan tanpa mengurangi aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Usulan Skema PSO untuk Pembiayaan Jangka Panjang
Heru menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO). Dengan skema ini, pendanaan layanan publik diharapkan memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan. Heru juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal.
“Kami mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal,” ujar Heru.
Menurut Heru, dukungan pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan perintis sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan. Ia mengaku ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan penyeberangan tetap hadir secara aman, andal, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.
Konfirmasi Keberlanjutan Layanan dan Operasi Kapal
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati langkah-langkah untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi perintis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung hingga akhir tahun. Menurutnya, layanan transportasi publik di wilayah kepulauan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan layanan perintis tetap berjalan sehingga masyarakat terus memperoleh akses transportasi yang andal. Berbagai kebutuhan yang disampaikan operator akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyediaan solusi bagi layanan transportasi publik lainnya,” ujar Prasetyo.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keberlanjutan layanan transportasi di wilayah 3TP merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas Presiden. Oleh karena itu, persoalan pendanaan layanan publik perlu segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas kembali beroperasinya layanan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sembari proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah diselesaikan. Ia juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi skema PSO agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin.
Sebagai tindak lanjut, layanan penyeberangan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kembali beroperasi mulai Senin (20/7). Tiga armada telah melayani masyarakat sesuai jadwal, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), serta KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP). Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) untuk sementara tidak beroperasi menyusul imbauan kewaspadaan cuaca ekstrem demi menjamin keselamatan pelayaran.
