BI dan pemda di Bali buka sinergi antardaerah untuk distribusi pangan

BI dan Pemda Bali Kolaborasi untuk Stabilkan Distribusi Pangan

BI dan pemda di Bali buka – Dalam upaya mencegah kenaikan harga yang mungkin memicu inflasi, Bank Indonesia (BI) melalui kantornya di Denpasar bersama sejumlah pemerintah daerah di Bali telah memulai kerja sama lintas wilayah untuk memastikan aliran bahan pangan tetap lancar. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap risiko ketidakstabilan pasokan akibat peralihan musim hujan ke musim kemarau, yang secara rutin menyebabkan gangguan pada produksi pertanian. Dalam penjelasannya, Achris Sarwani, Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan sistem distribusi pangan, khususnya melalui Perumda Pangan, sebagai jaminan ketersediaan bahan makanan untuk kebutuhan masyarakat dan wisatawan.

Perubahan Iklim sebagai Pendorong Ketidakpastian

Ketidakpastian cuaca menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam keputusan ini. Peralihan musim hujan ke kemarau, yang biasanya berlangsung di akhir tahun, diperkirakan memengaruhi produksi pertanian Bali. El Niño moderat, fenomena iklim global yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, diperhitungkan sebagai salah satu ancaman. El Niño diketahui memicu kenaikan suhu dan pengurangan curah hujan, yang berpotensi mengurangi hasil panen pertanian. Dengan begitu, kerja sama antar daerah diperlukan agar daerah yang surplus bahan pangan dapat secara cepat memenuhi kebutuhan daerah lain yang sedang mengalami keterbatasan.

“Kami fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan,” kata Achris Sarwani di Denpasar, Bali, Kamis.

Menurut Achris, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan pangan untuk penduduk lokal, tetapi juga mencakup kebutuhan wisatawan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini relevan mengingat Bali tengah memasuki masa libur sekolah, yang meningkatkan permintaan terhadap fasilitas pariwisata dan makanan. Dengan adanya keterlibatan BI, diharapkan distribusi bahan pokok dapat dijaga agar tidak mengalami gangguan di tengah tekanan permintaan tinggi.

Upaya Melawan Inflasi dari Berbagai Sumber

Selain masalah cuaca, inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan permintaan barang berlebihan di masa liburan. BI dan pemerintah daerah mengakui bahwa permintaan yang tinggi selama libur sekolah bisa mempercepat kenaikan harga di berbagai sektor. Untuk mengurangi dampaknya, BI bersama pemerintah setempat telah merancang beberapa langkah, antara lain pengawasan harga melalui pasar murah dan inspeksi distribusi bahan bakar subsidi. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi penghalang bagi lonjakan inflasi yang berpotensi mengancam daya beli masyarakat.

Pada sisi lain, BI juga memantau kenaikan harga bahan baku yang berasal dari luar negeri. Biaya angkutan barang global yang meningkat menjadi perhatian karena bisa memengaruhi harga impor. Dengan adanya kerja sama antar daerah, BI berupaya mengurangi risiko peningkatan harga barang lokal dan impor secara bersamaan. Achris menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan harga di Bali.

Kinerja Inflasi di Bali: Angka yang Meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71 persen, yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, Mei 2026, sebesar 0,42 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh permintaan barang dan jasa yang meningkat akibat perayaan hari besar keagamaan nasional dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Selain itu, kenaikan inflasi tahunan Bali juga mencapai 3,27 persen dalam dua tahun terakhir, menandai tren peningkatan yang konsisten.

Kenaikan inflasi tersebut dianggap sebagai sinyal peringatan, karena hampir mendekati ambang batas target inflasi Bali, yaitu rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Achris menyoroti bahwa meskipun angka ini masih dalam batas aman, kecenderungan inflasi yang terus meningkat membutuhkan intervensi segera. “Kami perlu memastikan bahwa inflasi tidak melampaui batas yang ditetapkan,” ujarnya dalam wawancara terpisah.

Kebutuhan Pokok dan Energi: Fokus Utama Pemerintah Daerah

Dalam konteks ini, BI bersama pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan pokok dan sektor energi. Langkah tradisional seperti pasar murah dan pemantauan harga berkala tetap diterapkan untuk mengendalikan harga bahan pangan pokok. Selain itu, upaya pengawasan distribusi LPG subsidi juga menjadi komponen penting. Pemda mengakui bahwa persaingan harga antara bahan bakar subsidi dan nonsubsidi menjadi ancaman utama terhadap daya beli masyarakat.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, BI dan pemda mencoba memperkuat koordinasi untuk menjamin stabilitas harga. Achris menambahkan bahwa selama musim kemarau, pelaku usaha sektor pertanian dan distribusi bahan pangan perlu diberi dukungan ekstra. “Kolaborasi ini adalah cara efektif untuk mengatasi masalah yang muncul secara bersamaan,” jelasnya. Dengan mekanisme ini, daerah yang surplus dapat menjadi penyangga untuk daerah yang sedang mengalami defisit, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem.

Proyeksi dan Tantangan di Depan

Menurut Achris, inflasi yang meningkat memerlukan perhatian lebih dari pihak terkait. “Kami memantau dengan cermat dan siap melakukan penyesuaian jika diperlukan,” tuturnya. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi di Bali telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, dengan peningkatan tahunan 3,27 persen. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pangan dan energi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, tetapi juga oleh dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Pemda Bali juga menyoroti peran penting sektor pariwisata dalam memengaruhi inflasi. Dengan jumlah pengunjung yang meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa pariwisata menjadi lebih besar, sehingga mendorong kenaikan harga. Dalam upaya mengatasi hal ini, BI dan pemda berencana memperkuat infrastruktur logistik, termasuk transportasi bahan pangan, agar distribusi tetap efisien. Achris menegaskan bahwa selama musim kemarau, kerja sama antar daerah harus menjadi kebijakan rutin, bukan hanya situasional.

Dengan langkah-langkah yang diambil, BI dan pemda berharap bisa menjaga stabilitas harga di Bali. Meski inflasi bulan ini mencapai 0,71 persen, mereka percaya bahwa upaya sinergi antar daerah dan pengawasan harga secara berkala akan mencegah kenaikan yang lebih signifikan. “K