Kemenhut: BLUD instrumen penguatan potensi ekonomi karbon daerah
Kemenhut Dorong BLUD untuk Menguatkan Ekonomi Karbon Daerah
Indocrowdfunding.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memandang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Penanganan Iklim sebagai instrumen penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi karbon di daerah. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan iklim, meningkatkan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra mengatakan sektor kehutanan memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu pengendalian perubahan iklim. Sektor ini juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki sumber daya hutan.
“Sektor kehutanan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan perubahan iklim, tetapi juga dalam menciptakan nilai ekonomi dan manfaat sosial,” ujar Edo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Kemenhut, potensi besar tersebut masih perlu dioptimalkan agar manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dapat berjalan secara beriringan. Pengelolaan yang tepat dibutuhkan supaya sumber daya hutan mampu memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Potensi Hutan Mencakup Barang dan Jasa Lingkungan
Potensi sektor kehutanan terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu barang dan jasa. Dari sisi barang, hutan menghasilkan produk kayu, hasil hutan bukan kayu, serta produk agroforestri. Berbagai produk tersebut dapat meningkatkan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi lokal.
Sementara itu, dari sisi jasa, hutan menyediakan jasa lingkungan yang penting bagi kehidupan. Salah satu jasa tersebut adalah jasa karbon, baik melalui pengurangan emisi maupun penyerapan karbon. Potensi ini menjadikan sektor kehutanan relevan dalam upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus menciptakan peluang ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kemenhut menilai pengembangan ekonomi karbon tidak dapat dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan daerah. Diperlukan ekosistem yang menghubungkan sumber daya alam, program pembangunan, pembiayaan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam konteks inilah, BLUD Penanganan Iklim diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Regulasi dan Ruang Lingkup Layanan BLUD
Pengembangan BLUD Penanganan Iklim melalui pengelolaan karbon didukung oleh kerangka regulasi nasional. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.
Ruang lingkup layanan BLUD dapat mencakup penyediaan data dan informasi karbon, pendampingan teknis, serta pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi sesuai kewenangan. Dukungan ini penting agar daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyiapkan, menjalankan, dan memantau program terkait aksi iklim.
Namun, penerapan BLUD tidak otomatis memberikan hak atas karbon di seluruh wilayah administrasi daerah. Setiap kegiatan tetap harus memenuhi persyaratan sektoral, memiliki kepastian hukum atas hak karbon, serta melalui proses validasi dan verifikasi yang independen. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga tata kelola, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan kegiatan karbon.
Peluang Pembiayaan untuk Aksi Iklim Daerah
BLUD Penanganan Iklim juga membuka peluang pengembangan sumber pembiayaan bagi aksi iklim di daerah. Pendapatan BLUD dapat berasal dari jasa layanan, hibah atau dukungan pendanaan, pembayaran berbasis kinerja, serta hasil transaksi unit karbon sesuai dasar hukum dan hak penerimaan masing-masing.
Meski demikian, pengembangan skema pembiayaan perlu didukung perencanaan keuangan yang matang. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan biaya pengembangan kegiatan, pemantauan, sertifikasi, risiko perubahan harga karbon, hingga kemungkinan penerimaan yang berada di bawah proyeksi. Perencanaan yang cermat membantu memastikan layanan dan program tetap berjalan secara berkelanjutan.
Kemenhut menekankan bahwa peran BLUD bukan sekadar sebagai wadah pengelolaan pembiayaan. BLUD Penanganan Iklim juga diharapkan mendukung penyelenggaraan layanan, pelaksanaan program, dan kerja sama untuk menciptakan nilai di sektor kehutanan.
“Di sinilah BLUD Penanganan Iklim memiliki peran vital, yaitu mendukung penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penciptaan nilai di sektor kehutanan,” jelas Edo.
FAQ BLUD Penanganan Iklim
Apa fungsi utama BLUD Penanganan Iklim?
BLUD Penanganan Iklim dapat mendukung layanan dan program aksi iklim daerah, termasuk penyediaan data karbon, pendampingan teknis, serta kegiatan pengurangan emisi sesuai kewenangan.
Apakah BLUD otomatis memiliki hak karbon di seluruh wilayah daerah?
Tidak. Setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan sektoral, memiliki kepastian hukum atas hak karbon, dan menjalani validasi serta verifikasi yang independen.
Dari mana sumber pendanaan BLUD dapat diperoleh?
Pendanaan dapat berasal dari jasa layanan, hibah atau dukungan pendanaan, pembayaran berbasis kinerja, dan transaksi unit karbon sesuai dasar hukum serta hak penerimaan yang berlaku.