Key Strategy: Menhub dukung holding BUMN logistik perkuat daya saing global

Menhub Dukung Holding BUMN Logistik untuk Perkuat Daya Saing Global

Key Strategy – Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan dukungan terhadap upaya transformasi BUMN logistik guna meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing di tingkat global, serta mempercepat kinerja ekosistem logistik nasional. Menurutnya, sebagai regulator transportasi, pihaknya akan memastikan semua langkah yang diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Danantara berjalan lancar. Dudy mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di Jakarta, Minggu, dalam wawancara terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang akan dipimpin oleh PT Pos Indonesia (Persero).

“Kami sebagai regulator tentu akan mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara dalam transformasi sektor logistik,” ucap Dudy.

Menurut Menhub, pembentukan holding BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu dan kompetitif. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan siap memberikan fasilitas kebijakan yang diperlukan, termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses restrukturisasi berjalan efektif dan memberi dampak positif. Dudy juga menyampaikan, keputusan seperti merger, konsolidasi, atau tindakan lainnya menjadi bagian dari upaya BUMN untuk berkembang menjadi pemain utama di tingkat internasional.

Perusahaan Pelat Merah Akan Terintegrasi dalam Holding Logistik

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph menjelaskan, pembentukan holding BUMN logistik akan dimulai dengan penggabungan tujuh perusahaan pelat merah ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai langkah awal. Rencana ini dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026. “Ini adalah tujuh perusahaan yang akan bergabung dalam satu entitas yang bernama PT MTI atau Multi Terminal Indonesia,” kata Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

“Pada tahap awal, kepemilikan sahamnya berupa 73 persen dari Pelindo, 9 persen dari Pos Indonesia, dan 17 persen dikelola oleh lima perusahaan lainnya,” ujar Daud.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang dioperasikan oleh Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) yang menjadi bagian dari PT Pos Indonesia, serta beberapa BUMN lainnya seperti PT Sarana Bandar Logistik (SBL) dari PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) dari Danareksa, PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, dan PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang berada di bawah Krakatau Steel. Daud menjelaskan, penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan satu unit yang lebih kuat dan terpadu dalam menjalankan operasional logistik.

Daud menambahkan, rencana ini juga melibatkan penggabungan PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) pada 2027. “Nantinya, total jumlah BUMN logistik yang tergabung akan mencapai sembilan perusahaan,” katanya. Ia menegaskan bahwa holding ini dirancang untuk menjadi pilar dalam meningkatkan kualitas layanan logistik nasional dan meningkatkan kinerja kompetitif di pasar global.

Komitmen Pemerintah untuk Optimalisasi Transformasi BUMN

Dudy Purwagandhi menekankan bahwa dukungan Kementerian Perhubungan bukan hanya sekadar kebijakan formal, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah untuk menyukseskan agenda transformasi BUMN. Ia menyampaikan, seluruh keputusan bisnis termasuk merger dan konsolidasi merupakan langkah penting dalam memperkuat daya saing perusahaan pelat merah. “Harapan kita adalah BUMN tidak hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga dapat bersaing di tingkat internasional dengan kondisi terbaik,” tutur Menhub.

Dalam rangka memastikan keberhasilan transformasi, Kementerian Perhubungan bersedia berkoordinasi secara aktif dengan Danantara dan BUMN lainnya. Dudy mengungkapkan, komitmen tersebut mencakup penyediaan kebijakan yang diperlukan serta pengawasan terhadap proses restrukturisasi agar tetap terarah dan memberi manfaat optimal. Menurutnya, integrasi ini akan menjadi dasar untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih modern dan efisien.

Langkah Strategis untuk Bangun Ekosistem Logistik Nasional

Pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia diharapkan mampu mempercepat proses integrasi sumber daya dan layanan logistik. Dudy mengatakan, langkah ini bisa meningkatkan koordinasi antar perusahaan pelat merah, sehingga mengurangi redundansi dan meningkatkan kualitas pelayanan. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah restrukturisasi dilakukan dengan konsisten dan mengutamakan kepentingan umum,” ujarnya.

Daud Joseph menambahkan, holding ini juga berpotensi menarik investasi lebih besar karena kesatuan dalam operasional dan manajemen. Ia menyebut, kehadiran BUMN logistik dalam satu entitas terintegrasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan efisiensi jasa logistik nasional. “Ini adalah upaya untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam pemasaran produk dan layanan logistik ke luar negeri,” jelas Daud.

Menurut Dudy, keberhasilan holding BUMN logistik akan menjadi bentuk implementasi visi pemerintah dalam transformasi ekonomi. Ia menilai, dengan konsolidasi tersebut, kebutuhan akan layanan logistik di dalam negeri akan terpenuhi lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor jasa terkait. “Kami percaya bahwa holding ini akan memberikan dampak jangka panjang, baik dalam mengurangi biaya operasional maupun meningkatkan kecepatan distribusi,” ucap Menhub.

Proses Integrasi dan Kepemilikan Saham

Daud menjelaskan bahwa keputusan konsolidasi dilakukan secara bertahap. Pada 1 Juli 2026, tujuh BUMN logistik akan bergabung ke dalam MTI. Sedangkan pada 2027, seluruh saham perusahaan akan sepenuhnya dikuasai oleh PT Pos Indonesia. “Ini adalah langkah strategis untuk menyukseskan integrasi jaringan logistik secara menyeluruh,” ujarnya.

Dudy Purwagandhi juga menyebutkan, seluruh BUMN logistik yang tergabung dalam holding akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif. Ia menekankan bahwa Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan rencana ini, termasuk dalam memastikan perusahaan-perusahaan yang bergabung memiliki kapasitas dan kestabilan operasional. “Kita perlu