Menhut percepat transformasi layanan kehutanan melalui digitalisasi

Menhut Percepat Transformasi Layanan Kehutanan Melalui Digitalisasi

Indocrowdfunding.com – Denpasar, Bali — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi mengumumkan percepatan transformasi layanan kehutanan melalui digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek layanan dan sistem perizinan yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Dalam keterangannya yang diterima di Denpasar pada hari Kamis, Menhut menjelaskan bahwa pendekatan digital ini bertujuan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Raja Antoni, agenda transformasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto terkait kemudahan berbisnis. “Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait ease of doing business bisa terwujud,” tegas Menhut. Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat menjalankan usaha dengan lebih lancar ketika layanan pemerintah berjalan cepat, sementara kementerian juga memperoleh kepuasan dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan indeks reformasi birokrasi secara signifikan.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Raja Antoni menilai bahwa transformasi di lingkungan Kementerian Kehutanan telah menunjukkan hasil yang positif. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh penyempurnaan regulasi, tetapi juga oleh pergeseran pola pikir dan budaya kerja di seluruh lini organisasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh staf baik di pusat maupun di balai-balai wilayah yang telah berkontribusi dalam proses modernisasi ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita, terutama kepada publik, kata Menhut.

Untuk mempercepat proses transformasi tersebut, Menhut memberikan instruksi kepada seluruh unit Eselon I agar melakukan pemetaan menyeluruh terhadap layanan yang dimiliki. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan prioritas digitalisasi secara sistematis. Beberapa inisiatif digitalisasi yang telah dilakukan antara lain meliputi etiket Taman Nasional, sistem pengaduan dalam penegakan hukum atau Gakkum, Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang dikenal sebagai Pesats, hingga Sistem Pemantauan Karhutla atau Sipongi.

Modernisasi Pelayanan Publik

Raja Juli Antoni menekankan bahwa wajah pelayanan publik di Kementerian Kehutanan harus terus mengikuti perkembangan zaman. Ia menilai masih terdapat beberapa layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menhut mengusulkan agar semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan mana yang menjadi prioritas perbaikan melalui sistem online dan manajemen antrean.

Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean, kata Menhut.

Lebih lanjut, Menhut mengkritik keberadaan loket yang masih menggunakan desain lama seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Ia berpendapat bahwa pelayanan yang baik seharusnya menyerupai layanan perbankan modern, yang terbuka, memiliki antrean tertata, dan memungkinkan masyarakat memilih jadwal kedatangan serta mengetahui nomor antrean sebelum tiba di lokasi pelayanan.

Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang, imbuhnya.

Menhut menegaskan bahwa pembenahan pelayanan ini merupakan salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal secara ketat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kementerian berharap dapat menciptakan ekosistem pelayanan yang responsif dan berdaya saing tinggi di era digital.