New Policy: BPS perkuat basis data usaha untuk dukung ekonomi Papua Pegunungan

BPS Perkuat Basis Data Usaha untuk Dukung Ekonomi Papua Pegunungan

New Policy – Wamena – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya sedang memperkuat pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di tiga kabupaten wilayah Papua Pegunungan. Tujuan utamanya adalah menyediakan data dasar yang akurat dan lengkap mengenai seluruh kegiatan usaha serta aktivitas ekonomi. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther L Purmiasa, mengatakan bahwa sensus ini akan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Juni hingga Agustus 2026, dan fokusnya ditempatkan pada wilayah kerja BPS Jayawijaya. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi ini tidak hanya terbatas pada Jayawijaya, tetapi juga mencakup Yalimo dan Mamberamo Tengah.

Pendataan ini memerlukan kehadiran 421 tenaga lapangan yang telah direkrut dan mulai beroperasi sejak awal pelaksanaan. Masing-masing kabupaten akan ditempati oleh petugas dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan lokasi. “Kami menyebarkan tenaga sensus ekonomi secara merata di tiga kabupaten tersebut agar proses pendataan dapat berjalan efisien dan cepat,” ujar Purmiasa. Menurutnya, sensus ekonomi tahun 2026 bertujuan untuk memperoleh data struktur ekonomi yang dapat mendukung pengembangan kebijakan di tingkat daerah.

“Tujuan utama dari pelaksanaan sensus ekonomi ini adalah mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang berbagai sektor usaha, mulai dari skala besar hingga usaha mikro,” terang Purmiasa. Ia menambahkan bahwa hasil sensus akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki peta ekonomi nasional, terutama di Papua Pegunungan. Data tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merancang strategi perekonomian jangka panjang hingga tahun 2045, yang merupakan target pembangunan Indonesia emas.

Di samping itu, sensus ekonomi tahun 2026 juga mencakup wilayah Papua Pegunungan lainnya seperti Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Di setiap daerah, BPS melibatkan satuan kerja (satker) lokal untuk memastikan cakupan pendataan yang merata. “Kami di BPS Jayawijaya bertugas khusus untuk menangani Yalimo dan Mamberamo Tengah, sementara daerah lain mengandalkan satker masing-masing,” jelas Purmiasa. Dengan pendekatan ini, BPS berharap dapat menggabungkan data dari berbagai kabupaten guna menciptakan gambaran holistik mengenai dinamika ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam proses pendataan, BPS menghadapi berbagai tantangan. Pekerja lapangan sering kali mendapat penolakan dari masyarakat karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya sensus. “Beberapa petugas kita terkadang tidak diizinkan masuk ke wilayah tertentu karena alasan budaya atau keamanan,” ungkap Purmiasa. Namun, ia yakin bahwa dengan sosialisasi yang intensif, masyarakat akan lebih memahami peran para petugas dalam membangun data yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi daerah. “Kami juga berharap masyarakat bisa mengenali identitas petugas dari pakaian dan surat tugas yang dibawa,” lanjutnya.

PBS Jayawijaya menjelaskan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 tidak hanya mengumpulkan data kegiatan usaha, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi lain seperti pertanian, perikanan, dan kegiatan kecil-kecilan. “Ini membantu kita memahami struktur ekonomi secara menyeluruh, termasuk sektor yang tidak terlihat secara langsung,” tambah Purmiasa. Ia menekankan bahwa data yang diperoleh akan menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Pegunungan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam membangun Indonesia emas, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah-daerah di wilayah paling terpencil. Dengan data yang lebih baik, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang tepat sasaran, baik dalam skala nasional maupun lokal. “Sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan,” katanya.

Purmiasa juga menyebutkan bahwa BPS berupaya mempercepat proses pendataan dengan memanfaatkan teknologi modern. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk menginput data secara langsung ke sistem, sehingga mengurangi risiko kesalahan. “Teknologi ini membantu kita mengotomatisasi proses, sehingga data bisa lebih cepat dan akurat,” jelasnya. Di sisi lain, para petugas lapangan tetap memprioritaskan komunikasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan menghindari hambatan selama pendataan.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, BPS Jayawijaya merencanakan kegiatan sosialisasi di berbagai desa. “Kami mengadakan pertemuan rutin bersama tokoh adat dan pemuda setempat untuk menjelaskan manfaat dari sensus ekonomi,” ujar Purmiasa. Ia menambahkan bahwa dengan mendekatkan diri ke masyarakat, BPS dapat memperoleh data yang lebih baik dan mempercepat proses pendataan. “Kolaborasi dengan pihak lokal menjadi kunci keberhasilan sensus ini,” pungkasnya.

Sensus ekonomi tahun 2026 di Papua Pegunungan juga diharapkan menjadi contoh sukses dalam pendataan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan data yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk sektor yang perlu mendapat dukungan pemerintah. “Data ini menjadi alat untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat dan efektif,” tutur Purmiasa. Ia yakin bahwa BPS akan berupaya maksimal agar sensus ini dapat mencapai hasil yang optimal dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Papua Pegunungan.