New Policy: Pemkot Ambon siapkan kebijakan berbasis data lewat Sensus ekonomi 2026

Pemkot Ambon Menggelar Sensus Ekonomi 2026 untuk Membangun Kebijakan Berbasis Data

New Policy – Pemerintah Kota Ambon, Maluku, sedang menyiapkan berbagai kebijakan pembangunan yang didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini dilakukan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat, termasuk sektor-sektor baru yang berkembang dalam ruang digital. Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peran Sensus Ekonomi dalam Memetakan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam sebuah acara di salah satu hotel di Ambon, Ely Toisutta menekankan bahwa data ekonomi yang diperoleh dari sensus akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin kompleks, dengan munculnya berbagai profesi baru di bidang digital. Dengan adanya sensus, pemerintah dapat mengidentifikasi kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

“Kita menginginkan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”

Ely menambahkan bahwa sensus ini tidak hanya mengukur aktivitas usaha konvensional, tetapi juga mencakup sektor digital yang semakin menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya, pekerjaan seperti kreator konten, influencer, atau pengusaha yang memanfaatkan platform daring perlu terdata agar keberadaannya bisa diakui dalam perencanaan pembangunan.

Penyesuaian Metodologi Pendataan dengan KBLI Terbaru

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga melibatkan penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) versi terbaru. Ely menjelaskan bahwa perubahan ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan selaras dengan dinamika perkembangan ekonomi masa kini. “Melalui klasifikasi yang lebih mutakhir, kita dapat melihat secara lebih rinci potensi ekonomi yang selama ini mungkin belum tergambarkan secara utuh dalam data statistik,” ujarnya.

KBLI 2026 dirancang agar mencakup sektor-sektor yang sebelumnya tidak terpeta secara lengkap, seperti usaha berbasis teknologi informasi atau jasa digital. Ely menekankan bahwa hal ini membuka peluang baru dalam mengevaluasi kebutuhan masyarakat dan memformulasikan kebijakan yang lebih adaptif. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat merespons perubahan ekonomi secara cepat dan efisien.

“Perkembangan ekonomi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional. Terdapat banyak profesi baru yang tumbuh di ruang digital dan harus tercatat dengan baik sehingga kontribusinya terhadap perekonomian dapat diketahui secara jelas,”

Menurut Ely, keterlibatan sektor digital dalam sensus ekonomi tidak hanya memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu dalam mengukur dampak sosial dari kegiatan tersebut. Contohnya, data bisa digunakan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam usaha kreatif atau penggunaan platform digital, yang selama ini belum terukur secara menyeluruh.

Target Sensus Ekonomi 2026 untuk Kebijakan Publik

Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang untuk menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, seperti peningkatan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ely menegaskan bahwa kebijakan yang didasarkan pada data sensus akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah seperti kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam kesempatan itu, Ely juga menyoroti pentingnya kualitas data. Ia menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah, sehingga proses pendataan harus dilakukan secara profesional dan teliti. “Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti, objektif, dan bertanggung jawab,” katanya.

Persiapan Petugas Pendataan dan Pelatihan

Sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Ambon menyelenggarakan pelatihan untuk calon petugas pendataan. Acara ini bertujuan agar para petugas lebih memahami metode pendataan dan mampu mengumpulkan informasi secara akurat. Ely Toisutta meminta peserta pelatihan memperhatikan seluruh materi pelatihan sebelum melaksanakan tugas lapangan.

Dalam pelatihan tersebut, para petugas juga diberi kesempatan untuk menguasai penggunaan aplikasi pendataan, serta memahami standar metodologi yang diterapkan. Ely menekankan bahwa tugas para petugas tidak hanya sekadar mencatat angka atau mengisi formulir, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan responden dan menjaga etika dalam proses pengumpulan data. “Tugas Bapak dan Ibu bukan sekadar mencatat angka atau mengisi formulir. Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan,”

“sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti, objektif, dan bertanggung jawab,”

Pemkot Ambon menjamin dukungan penuh terhadap kegiatan statistik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Ely Toisutta menyatakan bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmen daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Manfaat Sensus Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai sektor usaha, tetapi juga membantu dalam memahami kondisi sosial ekonomi warga. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk merancang program kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ely Toisutta menambahkan bahwa sensus ini akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pembangunan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan nyata warga.

Menurut Ely, kebijakan yang didasarkan pada data sensus akan lebih responsif terhadap perubahan ekonomi. Hal ini penting karena ekonomi daerah kini tidak lagi terbatas pada sektor tradisional, tetapi juga mencakup inovasi-inovasi baru di bidang digital. Dengan pendataan yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mencegah kesenjangan dalam pembangunan.

Dukungan Terhadap Kebijakan Berbasis Data

Ely Toisutta juga menegaskan bahwa Pemkot Ambon akan terus mendukung kegiatan statistik yang dilakukan BPS sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis data. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan sebelumnya dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kebijakan