Pengamat: Insentif langkah strategis pengembangan kendaraan listrik
Transisi energi memerlukan kebijakan yang holistik
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tingginya konsumsi energi, terutama dari bahan bakar fosil, mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menuju transisi energi yang lebih bersih.
“Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya penyempurnaan skema insentif agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang diajukan adalah menghubungkan pembelian kendaraan listrik dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) mobil konvensional.
Dalam wawancara di Jakarta, Rabu, Agus menyampaikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sudut operasional, kendaraan listrik dianggap efisien dalam penggunaan dana. Dengan bantuan insentif, pengeluaran energi untuk EV hanya mencapai ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih murah dibandingkan mobil bensin yang bisa mencapai jutaan.
Subsidi energi di Indonesia telah meningkat secara konsisten sejak 2020. Angkanya mencapai Rp95,7 triliun pada tahun pertama, lalu naik hingga Rp159,6 triliun pada 2023. Di 2024, subsidi mencapai Rp203,4 triliun, sedangkan RAPBN 2026 mengalokasikan Rp210,06 triliun. Angka-angka ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.
Agus menambahkan, kebijakan harus dirancang secara menyeluruh agar transisi energi tidak hanya menambah jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mengurangi penggunaan energi fosil secara signifikan. Kebijakan yang komprehensif, menurutnya, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
