Menteri Dody Berkomitmen Tidak Menegosiasi Anggaran Rp12,7 Triliun

Jakarta, Sabtu

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan negosiasi terkait kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp12,7 triliun yang diambil oleh kementeriannya. “Oh, negosiasi. Saya rasa tidak perlu, karena saya tidak ingin melakukan negosiasi, buat apa?” ujar Dody saat memberikan pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dody, kebijakan efisiensi anggaran tersebut didasari pertimbangan yang cukup kuat. Sebagai pembantu presiden, dirinya lebih memilih menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan bertanggung jawab penuh. “Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah,” bebernya.

Dody juga menekankan bahwa jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kapasitas dan pengalaman memadai dalam mengelola berbagai program. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi pembangunan secara efektif sesuai kebutuhan. “Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat,” tambahnya.

Dody mengakui sektor infrastruktur berbasis masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai sektor ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas, terutama di tengah situasi ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. “Infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang tetap diprioritaskan karena mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah,” tutur Dody.