Komnas HAM dorong penguatan KKB di industri nikel cegah diskriminasi
Upaya Mencegah Ketimpangan di Kawasan Industri
Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan perlunya peningkatan mekanisme hubungan industrial melalui Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di sektor smelter nikel. Tujuan utamanya adalah memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja, baik lokal maupun asing, serta mengurangi praktik diskriminasi. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan bahwa ketimpangan upah dan fasilitas masih menjadi tantangan di industri tersebut.
“Harus ada pengupahan yang adil. Hak-hak normatif seperti upah dan tunjangan harus sama untuk semua pekerja, termasuk fasilitas seperti kesehatan, perumahan, dan mes,” ujar Uli usai peluncuran kajian publik oleh Komnas HAM di Jakarta, Kamis.
KKB Sebagai Sarana Penyelesaian Masalah
Menurut Uli, KKB merupakan alat penting untuk menjembatani kepentingan antara pekerja dan perusahaan secara transparan. “Pembentukan KKB perlu didorong karena menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan konflik di lapangan,” katanya.
Strategi Preventif untuk Konflik Industrial
Komnas HAM menilai penguatan KKB bisa mencegah munculnya konflik hubungan industrial di kawasan nikel yang terus berkembang. Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan dinilai harus lebih intensif agar kesepakatan kerja dapat dijalankan sesuai aturan.
“Pengawasan ketenagakerjaan harus lebih sering dan lebih berkualitas, dengan turun langsung ke lapangan,” tegas Uli.
Keselamatan Kerja sebagai Prioritas
Uli menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja tidak terpisahkan dari perlindungan pekerja di industri nikel. “Smelter bekerja dalam suhu sekitar 1.000 derajat Celsius, yang berpotensi mengancam jiwa,” katanya.
Standar Kesehatan dan Perlindungan Pekerja
Peningkatan standar keselamatan kerja, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan jaminan kesehatan, menjadi bagian kunci dari upaya menjaga hak pekerja. Komnas HAM menilai tiga langkah utama—penguatan KKB, pengawasan ketenagakerjaan, serta standar keselamatan—adalah strategi penting untuk memastikan investasi sektor nikel berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.
