Komisi VIII DPR RI apresiasi gerak cepat Kemenhaj persiapkan haji 2026
Di Tangerang, Rabu malam, Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk konsolidasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Acara yang berlangsung di Asrama Haji Cipondoh itu dibuka oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, yang menyoroti upaya Kementerian Haji dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi jamaah.
Kemenhaj Terus Perbaiki Sistem
Marwan mengapresiasi kecepatan Kemenhaj dalam menyelesaikan penerbitan visa jamaah dan persiapan distribusi kartu Nusuk sebelum jamaah berangkat. “Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya adalah pencapaian yang signifikan. Selain itu, pembagian Nusuk sebelum keberangkatan juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan jamaah,” katanya.
“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jamaah,”
Menurut Marwan, penyelenggaraan haji setiap tahun selalu berhadapan dengan dinamika baru, sehingga adaptasi yang kuat diperlukan dari seluruh pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar-kementerian dan lembaga dalam menjaga kualitas layanan. “Melayani jamaah dalam jumlah besar bukan hal mudah. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid agar proses berjalan lancar,” ujarnya.
Di sisi lain, Marwan berharap haji dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa terjadi kesenjangan dalam setiap tahap. “Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan tetap meningkat setiap tahun,” tambahnya. Ia menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan nyata, terutama menghadapi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan. “Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi secara matang,”
Menhan Berupaya Hindari Kesalahan Tahun Lalu
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa Rakernas ini bertujuan menyamakan visi penyelenggaraan haji sebelum jamaah gelombang pertama berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026. “Saya tekankan dengan sangat jelas, saya tidak ingin catatan-catatan negatif tahun lalu terulang kembali tahun ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menyinggung beberapa masalah yang dianggap penting, termasuk pemisahan anggota keluarga karena perbedaan syarikah, keterlambatan pembagian kartu Nusuk, serta isu konsumsi yang perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa kesenjangan dalam proses haji harus dihindari untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tahun ini.
