Indo Crowd Funding
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla, termasuk satu PMA

Published 30 Oktober, 2026 · Updated 30 Oktober, 2026 · By Lisa Garcia - indocrowdfunding.com

Foto : Lisa Garcia - indocrowdfunding.com

Dua Perusahaan Jadi Tersangka Dugaan Karhutla, Penegakan Hukum Diperluas

Indocrowdfunding.com – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menetapkan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu perusahaan tersebut, PT GAP, merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Singapura.

Penetapan ini menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan melalui jalur administratif, perdata, dan pidana. Pemerintah menempatkan pertanggungjawaban perusahaan sebagai unsur penting dalam upaya perlindungan kawasan hutan, khususnya ketika kebakaran berkaitan dengan areal usaha maupun kewajiban pengelolaan yang melekat pada korporasi.

“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho.

Penanganan 120 Perkara Kebakaran Hutan

Hingga kini, Ditjen Gakkum Kehutanan telah menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana yang menyasar korporasi, terdapat 15 subjek hukum yang diproses. Sebanyak 11 korporasi masih berada pada tahap penyidikan umum, sementara PT MAP dan PT GAP telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Dua korporasi lain telah memasuki tahap berkas lengkap. Selain itu, empat perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi pembekuan dari Kementerian Kehutanan juga diproses dengan pendekatan multi-instrumen melalui penanganan pidana oleh Bareskrim Polri.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak menutup kemungkinan adanya proses hukum lanjutan. Pencabutan izin, pembekuan kegiatan, pemaksaan pemulihan ekosistem, serta penyidikan pidana dapat diterapkan sesuai hasil pengawasan dan perkembangan pembuktian dalam setiap perkara.

Dalam jalur administratif, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai tindakan berupa pencabutan, pembekuan, atau pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lain masih menjalani proses pengenaan sanksi setelah pengawasan kehutanan dilakukan.

Perkara PT GAP di Kotawaringin Timur

PT GAP ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan yang terkait kebakaran di areal perkebunan sawit. Lokasi perkara berada di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kebakaran yang diperiksa dalam perkara tersebut terjadi pada 2025 dan 2026. Luas area terdampak tercatat mencapai 901,4 hektare. Penyidikan dimulai melalui surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026, sedangkan penghitungan kerugian ekologis masih berjalan.

Penghitungan kerugian ekologis diperlukan untuk melihat dampak kebakaran terhadap fungsi lingkungan di kawasan yang terdampak. Proses itu berjalan terpisah dari penelusuran unsur pidana, termasuk dugaan perbuatan maupun kelalaian yang diduga berhubungan dengan terjadinya kebakaran.

“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” ujar Dwi Januanto Nugroho.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa status investasi asing tidak membedakan kedudukan perusahaan di hadapan hukum Indonesia. Setiap pelaku usaha tetap memiliki kewajiban mematuhi ketentuan perlindungan kawasan hutan serta bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan dalam wilayah kerjanya.

Penyidikan PT MAP di Kalimantan Barat

Sementara itu, PT MAP menjadi tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya. Kasus ini berkaitan dengan kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah di Kalimantan Barat.

Penyidikan terhadap PT MAP telah berlangsung sejak 20 Mei 2026. Nilai kerugian dalam perkara ini masih dihitung. Penelusuran penyidik mencakup kondisi di lapangan, aktivitas yang dilakukan di sekitar lokasi, serta kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menangani potensi kebakaran.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menjelaskan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan hanya dengan melihat adanya kebakaran. Penyidik harus mengumpulkan dan menilai rangkaian fakta secara menyeluruh sebelum menentukan pertanggungjawaban korporasi.

“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” demikian Rudianto.

Dalam perkara korporasi, pembuktian mencakup hubungan antara kegiatan perusahaan, kewajiban hukum yang harus dipenuhi, dan dugaan tindakan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap kebakaran. Karena itu, proses penyidikan dapat melibatkan pemeriksaan lokasi, dokumen, serta alat bukti lain yang relevan.

Penanganan terhadap PT GAP dan PT MAP memperlihatkan bahwa proses hukum atas karhutla terus bergerak pada beberapa jalur sekaligus. Bagi perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan, kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha.

Kasus-kasus yang masih dalam penyidikan umum akan terus didalami untuk menentukan apakah terdapat dasar pertanggungjawaban pidana pada masing-masing korporasi. Pada saat yang sama, proses penghitungan kerugian dan pengawasan administratif tetap menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla?

Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla matter?

Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.