Pemprov: Pembangunan huntara di Aceh mencapai 99 persen
Progres Rehabilitasi Aceh: Huntara Hampir Selesai, Fokus Beralih ke Hunian Tetap
Indocrowdfunding.com – Banda Aceh menjadi pusat perhatian dalam upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Berdasarkan informasi terbaru dari Pemerintah Aceh, pembangunan hunian sementara atau yang dikenal dengan sebutan Huntara telah menyentuh angka 99 persen dari keseluruhan target yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan komitmen kuat dalam memberikan tempat tinggal layak bagi para korban terdampak bencana.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menyampaikan perkembangan terkini tersebut dalam sebuah rapat koordinasi yang membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta para kepala daerah yang juga terdampak bencana serupa. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna kantor Gubernur Aceh pada hari Jumat yang lalu.
“Huntara sudah 99 persen, saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap). Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” ujar M Nasir dalam pernyataannya di Banda Aceh.
Detail angka yang disampaikan menunjukkan bahwa dari target total 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit telah berhasil direalisasikan. Dengan demikian, hanya tersisa sedikit pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk mencapai target sempurna. Namun, perhatian utama kini beralih ke pembangunan hunian tetap yang menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Realisasi Hunian Tetap dan Infrastruktur Transportasi
Mengenai progress pembangunan hunian tetap, M Nasir mengungkapkan bahwa realisasi saat ini masih berada di angka 3,6 persen. Dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit, baru sebanyak 397 unit yang telah terbangun. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk percepatan pembangunan Huntap di masa mendatang.
Sektor transportasi juga mencatat perkembangan positif. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional kini telah berfungsi secara darurat. Sementara itu, dari total 1.638 ruas jalan daerah, sebanyak 1.543 ruas telah kembali difungsikan oleh masyarakat. Kondisi ini memberikan harapan baru bagi mobilitas warga di wilayah terdampak.
“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” jelasnya.
Dukungan Anggaran dan Usulan Strategis
Dari sisi pendanaan, realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar. Angka ini mewakili sekitar 17,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan bencana, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah resmi memasuki tahap pengerjaan fisik di lapangan.
Melalui desk bersama sepuluh Kementerian dan Lembaga pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau setara dengan 41,48 persen dari total kebutuhan.
“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48 persen),” katanya.
Pemerintah Aceh telah mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat. Pertama, penguatan anggaran kementerian dan lembaga untuk menutup kesenjangan alokasi dana. Kedua, mendorong pemulihan konektivitas dan efektivitas koordinasi antarlembaga. Ketiga, mengusulkan penanganan sepuluh ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota terdampak.
Desa-desa yang menjadi lokasi ruas jalan prioritas tersebut meliputi Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa.
“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” ujar Nasir.
Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Proses rehabilitasi tidak hanya bertujuan memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah. Langkah ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.
M Nasir juga menyarankan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge di setiap kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan agar setiap kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian M Nasir.
