Latest Program: UNRWA butuh dana Rp1,8 triliun untuk beroperasi hingga akhir tahun

UNRWA Butuh Dana Rp1,8 Triliun untuk Beroperasi hingga Akhir Tahun

Latest Program – Kota Gaza, 1 Juli 2025 – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengungkapkan perlunya dana sebesar 100 juta dolar AS (Rp1,8 triliun) guna menjalankan aktivitas hingga akhir tahun ini, kata juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, kepada RIA Novosti pada Rabu (1/7). Menurut Abu Hasna, dana tambahan tersebut menjadi krusial untuk mempertahankan operasional organisasi yang bertugas memberikan dukungan kepada sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina di sejumlah wilayah seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yordania.

Kondisi Finansial dan Konservasi Dana

Abu Hasna menambahkan bahwa UNRWA telah melakukan berbagai langkah konservatif untuk mengurangi pengeluaran. Namun, ia memperingatkan bahwa jika penghematan dilanjutkan, layanan yang diberikan di bidang kesehatan, distribusi air, pengelolaan sampah, serta aspek lainnya bisa terganggu. “Kita harus memastikan bahwa layanan dasar tetap dapat diakses oleh masyarakat Gaza yang menghadapi kesulitan ekonomi dan infrastruktur,” jelasnya.

“UNRWA membutuhkan sekitar 100 juta dolar AS untuk melanjutkan operasinya hingga akhir tahun,” kata juru bicara tersebut. Ia menekankan bahwa dana tersebut merupakan prioritas karena wilayah Gaza masih menghadapi krisis yang memperparah kesulitan penduduk.

Kelangsungan Operasional di Tengah Ketidakstabilan

Kondisi Gaza yang sangat sulit menjadi tantangan besar bagi UNRWA. Pasca konflik, infrastruktur dan fasilitas utama seperti sekolah, rumah sakit, serta sistem transportasi mengalami kerusakan parah. Abu Hasna mengatakan bahwa pemulihan infrastruktur akan memakan biaya miliaran dolar, sehingga keberlanjutan UNRWA menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas wilayah.

“Sekitar 280.000 anak sekolah di Jalur Gaza belajar daring dan sekitar 60.000 melanjutkan pendidikan penuh waktu dalam kondisi kemanusiaan yang sulit,” tambah Abu Hasna. Ia menyoroti bahwa keterbatasan sumber daya membuat perluasan akses pendidikan menjadi tugas berat, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Resolusi PBB dan Peran UNRWA

Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB pada November 2025 mengadopsi Resolusi 2803 yang mengharuskan penerapan rencana perdamaian antara Israel dan Hamas yang telah disepakati pada Oktober 2025. Rencana ini meliputi penarikan militer Israel dari area tertentu di Jalur Gaza, pembentukan pasukan stabilisasi internasional, serta penunjukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2025, Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan bahwa fase kedua rencana perdamaian tersebut akan fokus pada penarikan tentara dari lebih banyak wilayah, serta pembentukan lembaga pemerintahan baru di Gaza. Witkoff menegaskan bahwa UNRWA perlu terus beroperasi sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan di kawasan yang rentan.

“Sekitar 280.000 anak sekolah di Jalur Gaza belajar daring dan sekitar 60.000 melanjutkan pendidikan penuh waktu dalam kondisi kemanusiaan yang sulit,” tambah juru bicara tersebut. Ia menyoroti bahwa keterbatasan sumber daya membuat perluasan akses pendidikan menjadi tugas berat, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Kritik dari Rusia terhadap Tindakan Israel

Pada Mei 2025, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengungkapkan bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza tidak sejalan dengan inisiatif perdamaian internasional, termasuk kebijakan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Lavrov menekankan bahwa keputusan Israel untuk mengambil alih wilayah tertentu harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menghambat upaya memperbaiki situasi kemanusiaan.

Menurut Abu Hasna, keberadaan UNRWA merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan. “Jika organisasi ini runtuh, maka stabilitas regional bisa terganggu secara signifikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa UNRWA tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga menjadi jembatan dalam memfasilitasi dialog antar komunitas Palestina dan Israel.

Kondisi Sekitar dan Kebutuhan Bantuan

Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin AS, pada Rabu (1/7), mengeluarkan pernyataan bahwa UNRWA “tidak memiliki tempat di Gaza,” karena penduduk di sana layak mendapatkan layanan yang lebih baik. Namun, Abu Hasna menanggapi bahwa organisasi tersebut tetap menjadi pilihan utama dalam situasi darurat, meskipun ada kritik terhadap efisiensinya.

Kerusakan di Jalur Gaza tidak hanya menghancurkan rumah-rumah dan fasilitas publik, tetapi juga menyulitkan pengungsi Palestina dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. UNRWA berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan mengatur alokasi dana secara optimal, meskipun masalah logistik dan kekurangan sumber daya masih menjadi hambatan.

Pertumbuhan Kebutuhan dan Peran Global

Sebagai lembaga PBB yang bertugas mengatasi krisis pengungsi, UNRWA memiliki peran strategis dalam memastikan kebutuhan dasar penduduk Gaza tetap terpenuhi. Abu Hasna menekankan bahwa keberhasilan organisasi ini bergantung pada dukungan internasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang berkepanjangan.

Pada saat yang sama, organisasi tersebut dihadapkan pada tekanan untuk lebih efisien dalam penggunaan dana. Abu Hasna memaparkan bahwa meskipun ada kebijakan penghematan, UNRWA tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling rentan. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan berdampak langsung pada kehidupan manusia di Gaza,” katanya.

Kebutuhan dana Rp1,8 triliun ini menjadi isu utama dalam diskusi internasional terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dengan dana tambahan, UNRWA dapat melanjutkan programnya, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang menjadi pilar utama dalam upaya pemulihan kehidupan normal di wilayah yang kritis ini.