Main Agenda: China kecam BYD hingga Alibaba masuk “daftar hitam” Pentagon

China Mengkritik Kebijakan AS yang Mengusulkan Perusahaan Tiongkok ke Daftar Hitam Pentagon

Main Agenda – Beijing, Antaranews — Pemerintah Tiongkok menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) yang menambahkan sejumlah perusahaan besar negara ini ke dalam kategori “perusahaan militer Tiongkok” yang diusulkan Pentagon. Daftar tersebut, yang diperbarui pada Senin (8/6), mencakup nama-nama seperti Alibaba, BYD, dan Baidu, serta perusahaan lain yang diduga mendukung kegiatan pertahanan negara. Dalam pernyataan resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa Tiongkok menentang langkah AS yang dianggap melanggar prinsip keamanan nasional secara berlebihan.

Ekspansi Daftar Perusahaan Militer China

Sejak 2021, Pentagon telah mengelola daftar yang menunjukkan entitas bisnis yang terkait dengan militer Tiongkok. Dalam pembaruan terbaru, jumlah perusahaan dalam daftar itu meningkat dari 134 menjadi 188. Ini menandai perluasan kebijakan AS untuk mengontrol akses ekonomi terhadap industri Tiongkok. Departemen Pertahanan AS akan melarang langsung kerja sama kontraktor dengan perusahaan-perusahaan tersebut mulai akhir bulan ini. Selain itu, mulai tahun 2027, perusahaan-perusahaan dalam daftar juga dilarang memperoleh produk atau layanan melalui pihak ketiga.

“China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (9/6). Dalam pernyataan itu, ia menekankan bahwa daftar tersebut dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap sektor ekonomi Tiongkok.

Pentagon Menyebutkan Kriteria Perusahaan Militer

Pentagon mendefinisikan “perusahaan militer Tiongkok” sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer, serta perusahaan yang berkontribusi pada strategi “military-civil fusion” Tiongkok. Strategi ini berupaya menggabungkan kegiatan industri sipil dan militer untuk meningkatkan inovasi pertahanan. Kebijakan ini menargetkan perusahaan-perusahaan yang dianggap memfasilitasi kegiatan militer melalui hubungan mereka dengan lembaga keuangan negara atau kementerian teknologi.

Dalam daftar terbaru, beberapa nama perusahaan teknologi dan manufaktur tercatat. Contohnya, RoboSense Technology, perusahaan kecerdasan buatan (AI) dan robotika yang berbasis di Shenzhen, serta Humanoid Unitree Robotics, produsen robot berbasis di Hangzhou. Perusahaan bioteknologi WuXi AppTec dan produsen chip memori CXMT serta YMTC juga masuk dalam kategori ini. Selain itu, Tencent, pemilik aplikasi pesan WeChat dan produsen drone DJI, sudah termasuk dalam daftar hitam sejak tahun lalu.

Langkah Penguatan Kepemimpinan Pentagon

Kebijakan ini mencerminkan kebijakan AS untuk memperkuat pengaruhnya dalam industri global dengan membatasi akses perusahaan Tiongkok. Dengan menambahkan nama-nama tersebut, Pentagon memperluas cakupan pengawasan terhadap rantai pasok dan kolaborasi teknologi yang dianggap berisiko. Lin Jian menambahkan bahwa Tiongkok akan melindungi hak dan kepentingan bisnisnya dengan tindakan yang diperlukan, sekaligus mendesak AS untuk merevisi kesalahan dalam kebijakannya.

Meski demikian, perusahaan yang termasuk dalam daftar bisa mengajukan permohonan untuk dikeluarkan. Kriteria penghapusan mencakup perubahan operasional di AS atau perubahan nama entitas bisnis. Dalam konteks ini, Lin Jian menyatakan bahwa Tiongkok terus menekankan bahwa kebijakan AS tidak adil, terutama karena beberapa perusahaan dalam daftar tersebut tetap aktif dan berkontribusi positif terhadap ekonomi global.

Konteks Perluasan Daftar Hitam

Ekspansi daftar hitam ini terjadi hanya sebulan setelah pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing. Pertemuan tersebut bertujuan memperbaiki hubungan bilateral yang sempat tegang akibat perang dagang dan persaingan teknologi. Meski ada upaya dekatasi, AS tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap perusahaan Tiongkok.

Lin Jian menyoroti bahwa keputusan Pentagon memasukkan perusahaan seperti Alibaba dan BYD menunjukkan AS memperluas peran keamanan nasional dalam perekonomian global. Dengan memasukkan perusahaan-perusahaan tersebut, AS mencoba membatasi dampak ekonomi Tiongkok di berbagai sektor. Meski demikian, Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan ini bisa memperkuat kemitraan internasional jika diimplementasikan secara transparan.

Impact on Chinese Companies

Kebijakan ini diharapkan akan mengurangi pengaruh perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pasar AS. Dengan larangan langsung dan melalui pihak ketiga, perusahaan yang masuk daftar akan kesulitan memperoleh kontrak atau layanan penting. Namun, Lin Jian mengingatkan bahwa Tiongkok tetap siap memberikan respons jika kebijakan AS dianggap merugikan bisnis mereka.

Masuknya Alibaba, BYD, dan Baidu ke daftar ini mencerminkan kekhawatiran AS terhadap kegiatan militer Tiongkok. Perusahaan-perusahaan tersebut dianggap memiliki hubungan dekat dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Tiongkok, serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Dengan menyertakan mereka, Pentagon memperketat pengawasan terhadap transfer teknologi dan kegiatan ekonomi yang dianggap mendukung modernisasi militer Tiongkok.

Lin Jian menambahkan bahwa kebijakan AS ini bisa memicu respons diplomatik dan ekonomi dari Tiongkok. Dalam pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa Tiongkok akan memastikan hak-hak bisnisnya tetap terlindungi sesuai hukum internasional. Meski demikian, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperbaiki hubungan dengan AS melalui proses penghapusan yang terbuka.

Perluasan daftar hitam ini menjadi bagian dari upaya AS untuk mengurangi ketergantungan global terhadap teknologi Tiongkok. Dengan mengunci akses ke perusahaan-perusahaan besar, AS mencoba memperkuat posisi dominannya dalam inisiatif pertahanan dan inovasi. Namun, kebijakan ini juga memicu kritik internasional karena dianggap memperlebar lingkup penggunaan kekuasaan ekonomi sebagai alat tekanan politik.