DPRD DKI minta pelayanan publik berjalan optimal meski ASN WFH besok
Dari Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan bahwa pelayanan publik harus tetap optimal meskipun kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) diterapkan setiap hari Jumat. “Pelayanan masyarakat harus tetap terjaga dengan baik,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis. Menurut dia, DPRD DKI memahami kebijaksanaan terkait WFH, namun menegaskan bahwa layanan bagi warga tidak boleh menurun. Birokrasi, jelas Khoirudin, ada untuk melayani, baik secara langsung maupun secara digital.
Persiapan dan Pengawasan Internal
DPRD DKI meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan layanan tetap berjalan maksimal, melalui sistem piket, layanan daring, atau jalur pengaduan yang responsif. “Standar pelayanan minimal harus dipertahankan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan,” ujarnya. Khoirudin juga menekankan penguatan pengawasan internal agar kualitas layanan tidak terganggu akibat kebijakan kerja fleksibel.
“Kami mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan kebijakan ini sebagai langkah meningkatkan transformasi digital layanan publik, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses layanan kapan pun dibutuhkan,” tambah Khoirudin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang penerapan WFH pada hari Jumat. Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa proporsi pegawai ASN yang melaksanakan WFH berkisar antara 25 sampai 50 persen dari jumlah pegawai di subbagian terkecil, secara selektif berdasarkan tugas dan jenis pekerjaan masing-masing OPD.
“Saya sudah meneken SE-nya, jadi setiap OPD memiliki rentang 25 hingga 50 persen pegawai yang bekerja dari rumah,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat tanpa mengurangi hak warga mendapatkan layanan dengan baik.
