TOP 5 Berita Terkini: WFA dan Serangan Air Keras Aktivis Kontras

Jakarta, IDN Times – Pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan, merilis aturan baru mengenai Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja sektor swasta mulai 16 Maret 2026. Kebijakan ini diumumkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/II/2026, yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas pekerja sekaligus memastikan kinerja tetap optimal selama masa libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pembaca IDN Times juga Fokus pada Isu Korupsi dan Konflik Global

Selain WFA, berita lain yang menarik perhatian pembaca IDN Times meliputi serangan air keras terhadap aktivis KontraS, penjelasan pemerintah mengenai alasan tidak menjadi co-sponsor resolusi DK PBB, serta beberapa topik hangat lainnya yang diulas dalam tagar #IndonesiaHariIni.

Kebijakan WFA Diterbitkan untuk Optimalkan Mobilitas Pekerja

Aturan WFA diterbitkan sebagai upaya mendukung mobilitas masyarakat dan menjaga produktivitas kerja saat libur besar. Kebijakan ini dirilis melalui laman setneg.go.id pada Sabtu (14/3/2026), dengan detail lebih lanjut tersedia di tautan resmi.

KPK Tetapkan Bupati Cilacap sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan melalui pembayaran fee proyek. Laporan ini berawal dari aduan masyarakat terkait pengumpulan dana menjelang Lebaran 2026 di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Novel Baswedan: Serangan Air Keras terhadap KontraS Menunjukkan Pola Terorganisir

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengungkapkan bahwa serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, bukanlah kejadian spontan. Ia menilai tindakan tersebut terencanakan, dengan indikasi koordinasi di lapangan yang terlihat dari pola pergerakan pelaku yang direkam kamera pengawas.

“Indikasi bahwa serangan tersebut dilakukan secara terorganisir sangat jelas dari pola pergerakan pelaku yang tercatat,” kata Novel Baswedan.

Dewan Ekonomi Nasional Laporkan Dampak Konflik Timur Tengah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan laporan mengenai konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), menjadi forum untuk mendiskusikan isu tersebut.

Indonesia Tidak Ikut Co-Sponsor Resolusi DK PBB Soal Serangan Iran

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan tidak menjadi co-sponsor resolusi DK PBB Nomor 2817 terkait serangan Iran ke negara-negara Teluk. Alasannya, upaya penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil dan inklusif.

“Indonesia mengikuti dinamika pembahasan resolusi tersebut, tetapi memilih tidak menyponsori karena mempertimbangkan keseimbangan dalam menyelesaikan konflik,” tutur Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

Daftar artikel teratas IDN Times pada 16 Maret 2026 mencakup berbagai isu yang memengaruhi sektor publik dan ekonomi nasional. Informasi lengkap terkait setiap topik dapat diakses melalui tautan yang disediakan.