Latest Program: Kemenko Polkam evaluasi indeks demokrasi di Papua Barat Daya
Latest Program: Kemenko Polkam Evaluasi Indeks Demokrasi Papua Barat Daya
Latest Program – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan serangkaian evaluasi komprehensif terhadap pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat Daya. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi di wilayah tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan tim nasional IDI yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kemenko Polkam sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Brigjen TNI Haryadi, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, menjelaskan bahwa penunjukan Kemenko Polkam sebagai koordinator pengukuran IDI telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Setelah hasil pengukuran tahun 2025 diumumkan, tim evaluasi segera melakukan analisis mendalam terhadap berbagai temuan yang muncul, khususnya pada daerah-daerah yang mencatatkan penurunan capaian. Latest Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap provinsi mendapatkan perhatian yang tepat dalam pengembangan demokrasi.
Kemenko Polkam sesuai RPJMN 2025-2029 ditunjuk sebagai koordinator pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Setelah hasil pengukuran tahun 2025 dirilis, kami melakukan evaluasi terhadap berbagai temuan, terutama di daerah yang mengalami penurunan capaian.
Penurunan Capaian IDI di Papua Barat Daya
Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam evaluasi kali ini. Provinsi ini mengalami penurunan capaian IDI pada pengukuran tahun 2025. Namun, menurut Brigjen Haryadi, kondisi tersebut masih dapat dimaklumi mengingat 2025 merupakan tahun pertama provinsi daerah otonom baru (DOB) tersebut masuk dalam sistem pengukuran IDI. Forum evaluasi yang diselenggarakan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian IDI sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan agar indeks demokrasi di Papua Barat Daya dapat meningkat pada pengukuran tahun 2026.
Secara nasional, pemerintah menargetkan capaian IDI berada pada kisaran 81,69 hingga 85,23 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN. Target ini menjadi acuan bagi seluruh provinsi untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Latest Program evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap berbagai aspek demokrasi, mulai dari kebebasan berpendapat hingga kinerja lembaga legislatif daerah.
Tantangan dalam Kebebasan Berpendapat
Agus Pramono, Ahli Muda Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, menyampaikan bahwa hasil pengukuran menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi kualitas demokrasi di wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Salah satu masalah utama yang menjadi perhatian adalah masih adanya hambatan terhadap kebebasan berpendapat, baik yang berasal dari aparat maupun antar-masyarakat.
Misalnya, masyarakat yang menyampaikan aspirasi politik tertentu masih menghadapi intimidasi atau teror dari kelompok lain. Hal itu menjadi salah satu indikator yang memengaruhi penilaian kebebasan berpendapat.
Menurut Agus, kondisi ini menjadi salah satu indikator penting yang memengaruhi penilaian terhadap kebebasan berpendapat di wilayah tersebut. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi politik tertentu masih sering menghadapi intimidasi atau teror dari kelompok lain, yang dapat menghambat proses demokrasi yang sehat. Latest Program ini juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berpendapat di seluruh wilayah Indonesia.
Indeks Pelayanan Publik dan Kinerja Legislatif
BPS juga menyoroti masih rendahnya nilai indeks pelayanan publik di sejumlah daerah karena belum optimalnya penyampaian data dan bukti pendukung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Agus menjelaskan bahwa pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah daerah tidak dapat diberikan nilai apabila bukti pendukung yang dipersyaratkan dalam proses pengukuran tidak tersedia secara memadai.
Kalau tidak bisa diukur, nilainya menjadi nol. Nilai itu kemudian memengaruhi capaian IDI dan berpotensi berdampak pada penilaian pemerintah pusat maupun iklim investasi di daerah.
Lebih lanjut, Agus menilai kinerja lembaga legislatif daerah perlu diperkuat. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja DPRP Papua Barat Daya masih rendah karena realisasi program legislasi daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan DPRP untuk memperbaiki perencanaan serta pencapaian target program agar kualitas demokrasi di Papua Barat Daya terus meningkat pada periode pengukuran berikutnya. Latest Program evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia.
