Gubernur Sumut: P-APBD fokus infrastruktur dan pemulihan pascabencana

Anggaran Revisi Sumut 2026: Rp12,9 Triliun untuk Bangun Ulang dan Pulihkan Layanan Publik

Indocrowdfunding.com – Proyeksi pendapatan Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2026 melonjak menjadi Rp12,924 triliun setelah pemerintah provinsi melakukan penyesuaian fiskal di tengah tahun berjalan. Kenaikan sebesar Rp1,259 triliun — setara 10,80 persen dari angka awal Rp11,664 triliun — bukan sekadar manuver administratif. Di balik lonjakan tersebut tersimpan mandat politik yang tegas: memprioritaskan pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam, memperkuat jaringan infrastruktur yang rusak, serta memastikan layanan dasar warga tetap berjalan tanpa jeda.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan arah kebijakan itu dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara pada Rabu, saat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ia menekankan bahwa setiap rupiah tambahan harus mengalir ke sektor yang paling mendesak, bukan tersebar tanpa tujuan.

“Fokus memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya.”

Akar Hukum dan Penyesuaian dari Pusat

Perubahan anggaran ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara prosedural, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk perubahan APBD 2026. Tanpa persetujuan bersama kedua lembaga, revisi anggaran tidak dapat dilanjutkan ke tahap legislasi.

Di sisi lain, penyesuaian ini juga merespons kebijakan fiskal pemerintah pusat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur ulang mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta pelunasan kurang bayar DBH kepada daerah. Bagi provinsi seperti Sumatera Utara yang bergantung pada transfer pusat untuk sebagian besar belanja, perubahan parameter distribusi dana dari Jakarta berimplikasi langsung terhadap ruang fiskal yang tersedia di tingkat daerah.

Struktur Pendapatan: PAD dan Transfer Pusat

Dari total pendapatan Rp12,924 triliun, komposisi sumber dana terbagi ke dalam dua pilar utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun, naik Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan plafon APBD induk sebesar Rp6,967 triliun. Kenaikan moderat ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lokal lainnya tanpa memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat melonjak jauh lebih tajam. Angka yang semula Rp4,682 triliun dalam APBD induk direvisi menjadi Rp5,816 triliun — penambahan Rp1,134 triliun atau 24,22 persen. Lonjakan transfer ini terutama dipicu oleh penyesuaian DBH dan pelunasan kurang bayar yang diinstruksikan melalui regulasi Kemenkeu. Selain kedua komponen tersebut, terdapat pula tambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang turut menyumbang kenaikan total.

Arah Belanja: Dari Rp11,679 Triliun ke Rp13,356 Triliun

Di sisi pengeluaran, Pemprov Sumut merencanakan ekspansi belanja dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun, atau penambahan sekitar Rp1,678 triliun. Bobby Nasution merinci bahwa tambahan belanja tersebut diarahkan secara spesifik: memenuhi kewajiban belanja wajib dan mengikat, menjamin kelangsungan pelayanan dasar, mendanai pemulihan pascabencana, membangun kembali infrastruktur yang rusak, menjalankan program prioritas daerah, serta memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara.

“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota.”

Sumatera Utara secara geografis rentan terhadap berbagai ancaman bencana — dari longsor di kawasan pegunungan, banjir di dataran rendah, hingga gempa bumi yang berpotensi mengguncang pesisir barat. Ketika infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan rusak akibat peristiwa alam, kemampuan daerah untuk merespons dengan cepat menjadi penentu kecepatan pemulihan ekonomi lokal. Alokasi anggaran pemulihan pascabencana dalam P-APBD 2026 menempatkan respons tersebut sebagai prioritas, bukan sekadar item cadangan.

Bukan Sekadar Angka

Bobby Nasution menegaskan bahwa revisi anggaran tahun ini tidak boleh direduksi menjadi penyesuaian aritmetis belaka. Setiap pos belanja harus memiliki indikator hasil yang terukur dan memberikan manfaat konkret bagi warga.

“P-APBD 2026 tidak sekadar penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut.”

Ia menambahkan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, memperkuat layanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh provinsi.

“Kami berharap pembahasan Raperda P-APBD bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan kebijakan anggaran responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.”

Peran DPRD dalam Pengawasan Fiskal

Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti menyatakan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD merupakan tahapan krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Fungsi legislatif dewan tidak berhenti pada persetujuan formal, melainkan mencakup verifikasi bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi.

“Rancangan Perubahan APBD ini menjadi bahan pembahasan lebih lanjut memastikan penyusunan anggaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.”

Dengan total belanja yang melampaui Rp13 triliun, tekanan terhadap kapasitas birokrasi daerah untuk menyerap anggaran secara efektif dan akuntabel akan meningkat signifikan. Transparansi dalam pelaksanaan, pemantauan progres fisik proyek infrastruktur, serta pelaporan berkala kepada DPRD menjadi mekanisme kontrol yang menentukan apakah lonjakan fiskal ini benar-benar berujung pada pemulihan yang dirasakan warga atau sekadar angka di atas kertas.