KLH segel saluran limbah pabrik diduga cemarkan Sungai Porong Jatim

Pipa Limbah Pabrik di Mojokerto Disegel, Sungai Porong Masuk Fokus Penegakan Hukum Lingkungan

Indocrowdfunding.com – Satu saluran pipa pembuangan air limbah milik PT Mega Surya Eratama kini berstatus disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) setelah tim verifikasi menemukan indikasi pencemaran pada Sungai Porong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Langkah cepat ini diambil sebagai respons atas aduan masyarakat yang melaporkan perubahan kualitas air sungai di sekitar titik buang limbah industri tersebut. Penyegelan dilakukan untuk menghentikan aliran limbah ke badan air selama proses penanganan dugaan pelanggaran berjalan.

Verifikasi Lapangan dan Pengambilan Sampel

Proses verifikasi di lapangan dilaksanakan pada 22 dan 23 Juli 2026 oleh Tim Pengawas Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPHLH) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto. Tim gabungan tersebut melakukan pengambilan sampel baik dari saluran limbah pabrik maupun langsung dari badan air Sungai Porong untuk memastikan apakah ada parameter pencemar yang melampaui ambang batas.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Kota Surabaya, Arief Hilman Arda, menjelaskan bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel yang dikumpulkan menunjukkan sejumlah parameter kualitas air berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan regulasi.

“Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang diambil oleh Tim Pengawas dan DLH Kabupaten Mojokerto, found adanya parameter kualitas air yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Temuan ini menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah ke Sungai Porong.”

Parameter Kritis yang Melampaui Standar

Analisis laboratorium mengidentifikasi beberapa indikator pencemar yang signifikan. Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD) dan Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) tercatat lebih tinggi dari batas yang diizinkan, menandakan beban organik dalam air limbah yang berlebihan. Selain itu, jumlah bakteri Total Coliform — indikator kontaminasi biologis — juga melampaui ambang baku mutu. Paparan minyak dan lemak turut terdeteksi, yang dapat membentuk lapisan tipis di permukaan air dan menghambat proses aerasi alami sungai.

Kombinasi parameter tersebut mengindikasikan bahwa air limbah yang dibuang tanpa pengolahan memadai berpotensi menurunkan kualitas ekosistem akuatik Sungai Porong secara langsung. Sungai Porong sendiri merupakan salah satu aliran air penting di kawasan Mojokerto yang menopang kebutuhan air pertanian, perikanan lokal, serta kehidupan masyarakat pesisir sungai di sekitarnya. Degradasi kualitas air di sungai semacam ini berdampak langsung pada mata pencaharian warga dan kesehatan lingkungan jangka panjang.

Tindakan Pencegahan: Penyegelan dan Penghentian Pembuangan

Sebagai langkah preventif agar pencemaran tidak meluas ke hulu dan hilir sungai, BPHLH Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara KLH memutuskan penghentian total pembuangan air limbah pada titik buang yang mengarah ke Sungai Porong. Tim di lapangan memasang garis pengawasan serta papan penghentian pelanggaran di lokasi tersebut. Pipa pembuangan limbah yang terhubung ke sungai kemudian disegel secara fisik sehingga aliran limbah tidak dapat lagi masuk ke badan air selama proses hukum berlangsung.

Penyegelan ini bersifat sementara dan bersifat preventif. Ia memastikan bahwa sumber potensial pencemaran dihentikan sementara hingga seluruh proses verifikasi, pengujian lanjutan, dan penetapan sanksi hukum selesai. Seluruh rangkaian tindakan — mulai dari verifikasi lapangan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penghentian pembuangan — menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Pengawasan dan Tanggung Jawab Bersama

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Ardyanto Nugroho, menegaskan bahwa menjaga kualitas lingkungan, khususnya badan air, bukan semata-mata tugas pemerintah melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pelaku usaha, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

“Setiap kegiatan usaha wajib memastikan bahwa pengelolaan dan pembuangan air limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.”

Ardyanto menambahkan bahwa KLH/BPLH berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan secara berkelanjutan dan menegakkan hukum lingkungan secara tegas serta terukur terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Implikasi bagi Pelaku Industri di Sekitar Sungai Porong

Kasus penyegelan pipa limbah PT Mega Surya Eratama menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pembuangan limbah industri di kawasan aliran sungai kini berjalan lebih ketat. Sungai Porong, yang mengalir melintasi wilayah dengan aktivitas pertanian dan perikanan, memerlukan perlindungan ekstra karena kapasitas self-purification-nya terbatas dibandingkan sungai besar. Setiap beban pencemar tambahan dapat mempercepat penurunan kualitas air di bawah ambang yang aman bagi organisme akuatik dan manusia.

Langkah KLH/BPLH dalam kasus ini sekaligus mengirimkan sinyal kepada seluruh pelaku usaha di sekitar Sungai Porong dan sungai-sungai lain di Jawa Timur bahwa kepatuhan terhadap baku mutu limbah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat operasional. Pelaku industri diimbau memastikan instalasi pengolahan air limbah berfungsi optimal, melakukan pemantauan berkala terhadap parameter BOD, COD, Total Coliform, serta minyak dan lemak, serta melaporkan hasil secara transparan kepada otoritas lingkungan setempat. Dengan demikian, perlindungan Sungai Porong dan ekosistem sekitarnya dapat terjaga secara berkelanjutan, sementara aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan lingkungan.