Forum Warga Kota soroti konsumsi minuman manis dan risiko kesehatan

Krisis Gula di Meja Makan: FAKTA Indonesia Desak Pemerintah Bertindak Sebelum Generasi Muda Terlambat

Indocrowdfunding.com – Angka-angka terbaru tentang kesehatan masyarakat Indonesia mengungkap gambaran yang sulit diabaikan: hampir separuh populasi negeri ini meneguk minuman berpemanis lebih dari sekali setiap hari, sementara jumlah orang dewasa yang hidup dengan diabetes melonjak hingga puluhan juta. Di tengah lonjakan penyakit tidak menular yang membebani sistem kesehatan dan menggerogoti produktivitas ekonomi, Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia angkat suara keras, menuntut agar pengendalian konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan pencegahan penyakit secara nasional.

Ari Subagyo Wibowo, yang memimpin organisasi masyarakat sipil tersebut, menegaskan bahwa persoalan gula bukan lagi isu kecil yang bisa ditunda. Ia menyebut dampak kebiasaan minum manis telah menyentuh inti kesehatan publik dan masa depan anak-anak Indonesia.

“Data-data itu menunjukkan bahwa persoalan konsumsi gula bukan lagi persoalan kecil. Dampaknya berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda,” kata Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Skala Masalah yang Terungkap dari Data Nasional

Beberapa indikator kesehatan terbaru memperlihatkan betapa dalam akar masalah ini. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat bahwa 47,5 persen penduduk mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali dalam sehari. Angka tersebut berarti bahwa kebiasaan minum manis telah menjadi rutinitas harian bagi hampir separuh warga, melampaui batas rekomendasi asupan gula harian yang ditetapkan organisasi kesehatan global.

Dampak dari pola konsumsi itu tercermin dalam statistik diabetes. Data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2024 menempatkan Indonesia pada posisi negara dengan sekitar 20,4 juta penderita diabetes dewasa, menjadikannya salah satu negara dengan beban diabetes terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan orang Indonesia harus menjalani pengelolaan kronis penyakit yang seharusnya bisa dicegah melalui perubahan perilaku konsumsi.

Prevalensi obesitas turut menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam rentang waktu 2007 hingga 2023, proporsi penduduk Indonesia yang mengalami obesitas melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 10,3 persen menjadi 23,4 persen. Kenaikan tersebut tidak terjadi dalam semalam; ia merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan konsumsi harian yang dibiarkan tanpa intervensi kebijakan memadai.

Di tingkat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan untuk periode Februari 2025 hingga Februari 2026 mengungkap bahwa 8.103.900 siswa tingkat SMP hingga SMA yang diperiksa mengalami gigi berlubang. Kondisi ini, menurut Ari, harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut kualitas kesehatan generasi yang akan menjadi tulang punggung negara dalam beberapa dekade mendatang.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan dengan kualitas kesehatan generasi muda,” ujar Ari.

Pencegahan sebagai Instrumen Kebijakan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Individu

Ari menekankan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi MBDK tidak semata-mata soal penerimaan negara dari cukai atau pajak. Lebih dari itu, instrumen fiskal semacam itu dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyakit tidak menular yang bekerja pada hulu perilaku, bukan hanya pada hilir pengobatan. Ia menilai bahwa upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penanganan penyakit yang sudah terjadi, agar beban total sistem kesehatan dapat ditekan secara bertahap.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan kesehatan tidak hanya berorientasi pada penanganan penyakit, tetapi juga pada pencegahan,” tutur Ari.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat yang telah lama diakui: intervensi pada perilaku konsumen melalui instrumen kebijakan publik jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan mengobati jutaan pasien secara individual. Ketika satu kebiasaan konsumsi memengaruhi puluhan juta orang sekaligus, respons kebijakan kolektif menjadi satu-satunya skala yang memadai.

Cukai MBDK: Janji yang Terkatung-katung Sejak 2016

Salah satu instrumen yang paling konkret dalam pengendalian konsumsi MBDK adalah penerapan cukai khusus atas minuman berpemanis dalam kemasan. Namun, rencana tersebut telah menggantung selama hampir satu dekade. Pembahasan kebijakan cukai MBDK sudah dimulai sejak tahun 2016, dan target penerimaan dari cukai ini bahkan telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode 2022 hingga 2027. Akan tetapi, hingga saat ini, penerapannya belum terealisasi di lapangan.

FAKTA Indonesia sebelumnya telah menyampaikan keberatan resmi dan menempuh sejumlah langkah administratif untuk mendorong realisasi kebijakan tersebut. Kini, organisasi itu menyatakan tengah menyiapkan gugatan hukum terkait belum diterapkannya cukai MBDK yang sudah dianggarkan.

“Sebelumnya, sudah menempuh berbagai upaya administratif dan persuasif sebelum memutuskan membawa persoalan tersebut ke pengadilan,” pungkas Ari.

Langkah ke pengadilan ini menandai eskalasi dari dialog kebijakan ke mekanisme hukum formal. Bagi publik, implikasinya jelas: jika instrumen fiskal yang sudah dianggarkan selama lima tahun tidak pernah diimplementasikan, maka setiap tahun yang berlalu berarti jutaan orang Indonesia terus mengonsumsi gula berlebih tanpa adanya mekanisme koreksi harga yang mendorong perubahan perilaku. Sementara itu, biaya kesehatan akibat diabetes, obesitas, dan penyakit gigi akan terus menumpuk, membebani anggaran negara dan menurunkan kualitas hidup generasi yang seharusnya mendapat perlindungan kebijakan publik.