KPK nilai jalur mandiri PTN paling berisiko terjadi penyimpangan

KPK Soroti Kerentanan Jalur Mandiri Penerimaan Mahasiswa di Kampus Negeri

Indocrowdfunding.com – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pejabat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 20 Agustus 2026 kembali menyorot persoalan lama dalam tata kelola pendidikan tinggi: bagaimana mekanisme seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) kerap menjadi ruang bagi praktik korupsi. Kasus di Purwokerto itu bukan sekadar insiden lokal, melainkan cermin dari kerentanan struktural yang sudah lama diidentifikasi lembaga antirasuah tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, bahwa dari seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru, jalur mandiri menempati posisi paling rawan terhadap penyimpangan.

“Ada tiga mekanisme penerimaan mahasiswa. Dari tiga mekanisme itu, yang paling memiliki risiko atau potensi terjadinya penyimpangan adalah jalur mandiri,” ujar Setyo Budiyanto.

Tiga Jalur Seleksi dan Titik Rawan Jalur Mandiri

Secara umum, PTN di Indonesia menerapkan tiga kanal utama untuk merekrut mahasiswa baru: Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang berbasis rapor dan prestasi akademik, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang menguji kemampuan kognitif melalui ujian tertulis, serta jalur mandiri yang diselenggarakan secara otonom oleh masing-masing kampus. Dua kanal pertama dikelola secara terpusat dengan sistem digital yang relatif transparan, sehingga ruang intervensi manusia sangat terbatas.

Jalur mandiri, sebaliknya, memberi otonomi penuh kepada rektorat dan panitia lokal untuk menentukan kriteria, bobot nilai, dan proses verifikasi. Fleksibilitas inilah yang, menurut KPK, membuka celah bagi praktik titipan, intervensi politik, maupun pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa. Ketidakseragaman prosedur antar-kampus membuat pengawasan eksternal menjadi lebih sulit dibandingkan pada jalur yang dikelola nasional.

Surat Edaran dan Upaya Pencegahan

Merespons kerentanan tersebut, KPK telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh PTN agar tidak menerima intervensi, titipan, maupun bentuk-bentuk pengaruh lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Setyo mengakui bahwa sebagian besar rektor dan pihak kampus sudah menjalankan arahan itu.

“Itu sudah banyak dijalankan atau dilakukan oleh rektor maupun pihak kampus,” katanya.

Akan tetapi, kepatuhan administratif tidak otomatis menghapus praktik di lapangan. Kasus Unsoed membuktikan bahwa meskipun surat edaran telah beredar, mekanisme pengawasan internal di tingkat fakultas dan bagian akademik masih bisa ditembusi oleh jaringan perantara yang menjanjikan akses kelulusan.

Detail OTT di Unsoed dan Tersangka yang Ditetapkan

Sehari setelah operasi tangkap tangan pada 20 Agustus 2026, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Mereka adalah Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq, serta dua perantara bernama Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

KPK menduga Norman, melalui Dian dan Adhi, memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga total Rp650 juta dengan janji memasukkan anak mereka ke Fakultas Kedokteran. Ironisnya, sang calon mahasiswa pada akhirnya tidak diloloskan meskipun uang telah diserahkan.

Di sisi lain, Sodiq diduga memerintahkan keponakannya, Mulyono, untuk menerima pemberian dari calon orang tua mahasiswa baru selama periode 2025–2026 hingga terkumpul Rp680 juta. Dana tersebut kemudian dipakai Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah, namun seluruh sertifikat atasnamakan Mulyono sehingga jejak kepemilikan menjadi kabur.

Terakhir, KPK menduga Sodiq memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko setelah Eko menerima Rp1,12 miliar dari para pengepul yang berprofesi sebagai guru, juga dalam rentang waktu 2025–2026. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi di jalur mandiri tidak selalu berbentuk suap langsung dari orang tua ke rektor, melainkan bisa berkedok transaksi antara pengepul dan pejabat operasional di bagian akademik.

Implikasi bagi Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Kasus Unsoed memperjelas satu hal: otonomi kampus yang menjadi pilar reformasi pendidikan tinggi sejak era 1990-an tidak boleh menjadi tameng bagi penyalahgunaan wewenang. Ketika keputusan kelulusan bergantung pada satu atau dua pejabat di bagian akademik tanpa mekanisme audit digital yang independen, risiko manipulasi meningkat secara eksponensial.

Para pengamat tata kelola pendidikan tinggi sejak lama mengingatkan bahwa jalur mandiri memerlukan transparansi data yang setara dengan jalur nasional: publikasi kriteria seleksi, rekam jejak keputusan, serta sistem pelaporan yang memungkinkan orang tua mahasiswa mengadukan dugaan penyimpangan tanpa takut kehilangan kesempatan. Tanpa infrastruktur pengawasan semacam itu, surat edaran KPK hanya menjadi dokumen administratif yang mudah diabaikan ketika tekanan politik atau kepentingan finansial masuk ke ruang rektorat.

Bagi ribuan keluarga yang setiap tahun bersaing memperebutkan kursi di fakultas-fakultas bergengsi, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas seleksi bukan hanya soal angka statistik, melainkan soal keadilan akses terhadap pendidikan. Setiap rupiah yang diperas dari orang tua calon mahasiswa adalah biaya tersembunyi yang memperlebar kesenjangan sosial dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri.