Pejabat Fatah sebut pemilu legislatif Palestina mungkin ditunda

Jadwal Pemilu Legislatif Palestina Berpotensi Bergeser

Indocrowdfunding.com – Rencana pemilu legislatif Palestina yang semula dijadwalkan berlangsung pada 28 November menghadapi kemungkinan penundaan. Sinyal tersebut muncul ketika dinamika politik internal Palestina kembali menempatkan kebutuhan akan kesepakatan nasional sebagai syarat penting sebelum pemungutan suara dapat dilaksanakan.

Jibril Rajoub, sekretaris jenderal Komite Sentral Fatah, pada Kamis (10/9) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu pada tanggal yang telah ditetapkan belum dapat dipastikan. Pernyataan itu disampaikan di Ramallah, wilayah Tepi Barat, di tengah pembicaraan mengenai aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan.

“Ada indikasi pemilu tidak dapat digelar pada 28 November.”

Meski ada kemungkinan perubahan jadwal, Rajoub menegaskan bahwa pemilu tetap dipandang sebagai langkah strategis bagi masa depan pemerintahan Palestina. Ia mendorong dilakukannya dialog nasional yang luas agar berbagai kekuatan politik dapat mencapai titik temu mengenai cara pemilu dijalankan.

“Namun, pemilu telah dan harus tetap menjadi pilihan strategis dan jalan kita menuju pemerintahan.”

Dialog nasional menjadi unsur penting

Seruan untuk dialog mencerminkan besarnya tantangan politik yang masih dihadapi Palestina. Pemilu bukan sekadar proses memilih wakil rakyat, melainkan juga berkaitan dengan upaya membangun kembali legitimasi lembaga politik setelah bertahun-tahun tidak ada pemilihan legislatif tingkat nasional.

Kesepakatan mengenai tata cara pencalonan, aturan pemungutan suara, serta penerimaan hasil pemilu menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Tanpa konsensus yang cukup luas, pelaksanaan pemilu berisiko kembali memicu perselisihan di antara kelompok-kelompok politik Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menerbitkan dekret pada Juli yang menetapkan 28 November sebagai hari pemilu legislatif. Dalam rencana yang sama, pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama 2027. Penetapan dua tahapan ini menunjukkan adanya agenda untuk memperbarui lembaga legislatif terlebih dahulu sebelum memilih kepala pemerintahan Palestina.

Perubahan aturan pemilu memicu penolakan Hamas

Sebelum penetapan jadwal tersebut, Abbas menyetujui sejumlah perubahan dalam undang-undang pemilu. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan jumlah kursi Dewan Legislatif Palestina menjadi 200 kursi. Aturan baru juga menurunkan usia minimum bagi calon anggota legislatif menjadi 23 tahun.

Selain membuka peluang lebih besar bagi kandidat yang lebih muda, amendemen itu mencakup peningkatan keterwakilan perempuan. Langkah tersebut dapat memperluas partisipasi dalam lembaga politik Palestina dan memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan nasional.

Perubahan lain yang menjadi perhatian adalah kewajiban bagi setiap kandidat untuk mengakui Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Ketentuan ini menjadi salah satu titik perselisihan utama dalam perdebatan mengenai pemilu.

Hamas menolak amendemen tersebut. Kelompok itu menilai perubahan aturan akan memperkuat apa yang mereka sebut sebagai kendali “sepihak” terhadap sistem politik Palestina. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan pemilu tidak hanya berkisar pada tanggal pelaksanaan, tetapi juga pada dasar politik dan aturan yang akan mengikat para peserta.

Bayang-bayang pemilu 2006 dan perpecahan wilayah

Pemilu legislatif Palestina terakhir diselenggarakan pada 2006. Pada pemungutan suara tersebut, Hamas memperoleh mayoritas kursi di Dewan Legislatif. Hasil pemilu itu kemudian diikuti ketegangan politik yang tajam antara Hamas dan Fatah.

Perselisihan tersebut pada akhirnya melahirkan perpecahan politik serta geografis antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. Fatah memegang peran dominan dalam pemerintahan Palestina di Tepi Barat, sementara Hamas menguasai Jalur Gaza. Kondisi ini membuat gagasan pemilu nasional selalu terkait dengan pertanyaan besar mengenai partisipasi, pengawasan, dan penerimaan hasil di dua wilayah tersebut.

Karena itu, dialog yang diminta Rajoub dapat dipahami sebagai upaya untuk mencari kesepakatan sebelum pemilu digelar. Kejelasan aturan dan keterlibatan kekuatan politik utama akan sangat menentukan apakah pemilu dapat menjadi jalan untuk mengurangi kebuntuan politik, atau justru membuka kembali perdebatan lama.

Pemungutan suara lokal pada April

Warga Palestina telah mengikuti pemilu lokal pada April di sejumlah wilayah. Pemungutan suara berlangsung di Tepi Barat serta di Kota Deir al-Balah, bagian tengah Jalur Gaza. Proses itu menjadi pemilihan pertama yang digelar sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023.

Pemilu lokal tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara masih dapat dilakukan dalam kondisi terbatas. Namun, pemilu legislatif memiliki cakupan dan konsekuensi politik yang jauh lebih besar, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih luas serta penerimaan dari berbagai pihak.

Jika jadwal 28 November akhirnya ditunda, hal itu tidak serta-merta menghapus rencana pembaruan politik Palestina. Namun, penundaan akan menambah pentingnya perundingan mengenai aturan pemilu, representasi politik, dan hubungan antara lembaga-lembaga yang beroperasi di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.

Bagi warga Palestina, pemilu legislatif tetap menjadi peluang untuk memperbarui mandat politik setelah hampir dua dekade tanpa pemilihan parlemen nasional. Keberhasilan proses tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin politik mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara lebih luas.